Jurnalis Kediri Pertanyakan Protap Pengamanan

TEMPO Interaktif, Kediri - Belasan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri mendatangi Kepolisian Resor Kediri Kota. Mereka menanyakan prosedur tetap (protap) pengamanan unjuk rasa yang melibatkan pekerja media sebagai peliput.

Ketua Divisi Advokasi AJI Kediri Budi Sutrisno mengatakan bahwa kedatangan para jurnalis juga untuk mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polrestabes Surabaya terhadap empat awak media saat pengamanan unjuk rasa Falun Gong, Sabtu, 7 Mei 2011. “Itu tindakan brutal yang tak bisa diterima,” kata Budi, Senin, 9 Mei 2011.

Menurut Budi, aparat kepolisian tidak memiliki hak melarang wartawan melakukan peliputan. Apalagi pelarangan tersebut disertai pemukulan yang terang-terangan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Budi menegaskan, tidak seharusnya aparat kepolisian menempuh langkah represif yang berakibat munculnya korban luka di kalangan pengunjuk rasa dan pekerja media. “Jelas ada pelanggaran etik Polri dalam pengamanan itu,” ucap Budi.

Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Besar Polisi MH Ritonga mengakui adanya tindakan yang tidak wajar dalam pengamanan tersebut.

Menurut Ritonga, tidak seharusnya polisi melarang wartawan melakukan liputan unjuk rasa dalam situasi apapun. “Tidak ada alasan untuk memukul atau melarang wartawan dalam kondisi chaos,” ujar Ritonga.

Penanggung-jawab pengamanan, menurut Ritonga, terlebih dahulu harus memberitahukan melalui pengeras suara jika hendak melakukan tindakan represif.

Masyarakat yang tidak terlibat dengan aksi maupun wartawan harus diingatkan untuk menjauhi lokasi atau mencari tempat yang aman. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah pukul dalam pembubaran massa.

Kepada wartawan, Ritonga berjanji akan lebih memperketat pengawasan prosedur tindakan anggotanya di lapangan agar tidak merugikan masyarakat. Dia juga meminta wartawan segera melapor jika terjadi tindakan arogan aparat saat menjalankan tugas.

HARI TRI WASONO.