UI Beri Sultan Brunei Gelar Doktor Kehormatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono

    Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono

    TEMPO Interaktif, DEPOK-  Universitas Indonesia (UI) menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) atas nama Haji Sir Hassanal Bolkiah Mu`izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

    "Penganugerahan gelar kehormatan kepada Sultan Brunei merupakan komitmen UI menjalankan misinya menjadi institusi pendidikan berkualitas tinggi serta riset standar dunia," kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Rabu 20 April 2011.

    Vishnu mengatakan penganugerahan tersebut akan dilakukan pada Kamis (21/4) di Balai Sidang UI, Kampus Depok. Rektor UI, Prof. Dr. der Soz Gumilar Rusliwa Somantri akan memimpin Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan disaksikan sivitas akademika UI.

    Sultan Brunei dianugerahkan Doktor Honoris Causa dalam bidang Filsafat Kemanusiaan dan Dialog Peradaban karena kiprahnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pembangunan ekonomi, pendidikan dan peradaban.

    Ia mengatakan Sultan Brunei merupakan tokoh pemimpin kharismatik dan sukses memimpin Brunei Darussalam menjadi bangsa yang berpengaruh terhadap bangsa lain di kawasan Asia Tenggara dan internasional.

    "Kiprah Sultan Brunei memajukan dialog peradaban adalah dengan mempromosikan kedalaman spiritualitas Islam sebagai nilai universal," ujarnya.

    Dikatakannya Sultan Brunei juga berupaya mempromosikan nilai-nilai Islam dengan dukungan penelitian yang memajukan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dan mempromosikan toleransi.

    Selain itu keterlibatan Baginda dalam mendukung terciptanya kerja sama politik regional Asean maupun internasional telah berkontribusi pada pembangunan dan memajukan perdamaian dunia.

    WDA | ANT 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.