Belum Ada Pemberitahuan Soal Ketidakhadiran Gus Dur ke Polda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Kadispen Polda Metro Jaya Kombes Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, pihaknya belum menerima pernyataan resmi bahwa mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur tidak bisa memenuhi panggilan Polda, Senin (7/1). “Baru dari rekan wartawan saja. Tapi kalau Gus Dur meminta begitu akan kita penuhi,” kata Anton kepada Tempo News Room lewat telepon, Minggu (6/1). Diberitakan sebelumnya, pengacara Gus Dur, Luhut Pangaribuan, mengatakan bahwa kliennya tidak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin. Sebab, Gus Dur menghadiri sebuah acara berkaitan islah konflik di tubuh PKB yang diadakan kiai sepuh Pesantren Langitan, Jawa Timur. Gus Dur sendiri sedianya akan diperiksa Polda sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 20 miliar oleh tersangka Dodi Sumadi dan Kiai Sidiq. Sebagai seorang warga negara, ujar Anton, Gus Dur memiliki hak untuk tidak bisa hadir Senin. Tentunya dengan alasan yang jelas dan ini juga bukan berarti pihak Polda akan meniadakan pemeriksaan. “Kita akan menunda waktu pelaksanaannya. Akan kita tanyakan ke Gus Dur kapan beliau bisa datang ke Polda untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” tutur Anton. Ketika ditanya apakah Polda akan memenuhi permintaan Gus Dur yang mengajukan syarat dalam pemeriksaan nantinya harus diliput oleh media, Anton menjawab, “Itu terserah Gus Dur. Kalau dia bersedia diliput akan kita izinkan. Tapi kalau tidak, ya tidak kita izinkan.” Hingga saat ini Polda Metro Jaya sudah memeriksa 13 orang saksi, termasuk Tommy Soeharto, berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp 20 miliar itu. Polda pun sudah menetapkan Dosi Sumadi dan Kyai Sidiq sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun kedua tersangka itu belum ditahan. (kurniawan)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.