Selasa, 20 November 2018

Dekrit Muncul, Sidang Istimewa Dipercepat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan dekrit pembubaran DPR/MPR, akan direspons parlemen dengan mempercepat Sidang Istimewa (SI) MPR. Sedangkan PDIP, tidak akan menyarankan agar SI MPR dipercepat, tapi akan mendukung bila opsi itu disetujui kekuatan partai-partai politik dan TNI-Polri di parlemen.

    "Bila Presiden Gus Dur memberlakukan dekrit, justru akan membuka celah agar SI MPR dipercepat," ujar Wakil Ketua MPR Sutjipto kepada Tempo di Surabaya, Senin (4/6). Dijelaskan, gelagat ke arah itu sangat terlihat ketika delapan pimpinan fraksi di DPR menolak penonaktifan Jenderal Pol Surojo Bimantoro dari jabatan Kapolri. Juga, tercermin dari suasana dan hasil sidang paripurna DPR yang mengambil keputusan meminta MPR untuk menggelar Sidang Istimewa.

    Sutjipto menegaskan, dua momentum tersebut juga memperlihatkan secara gamblang bahwa kekuatan TNI-Polri dan suara mayoritas politisi sipil di parlemen akan bereaksi keras dan menolak dekrit pembubaran DPR/MPR. "Saya rasa saat ini telah terjalin kebersamaan yang sangat solid dari TNI-Polri dengan mayoritas suara di DPR/MPR, berkaitan dengan kabar Presiden Gus Dur akan menerbitkan dekrit," ujar Sutjipto.

    Mengapa PDIP tidak mau mengambil inisiatif agar SI MPR dipercepat bila Presiden Wahid mengeluarkan dekrit? Menurut Sekjen DPP PDIP itu, pilihan sikap tersebut semata-mata untuk menegaskan bahwa Megawati tidak berambisi memegang tampuk kekuasaan. "Kalau PDIP yang berinisiatif, kesannya Ibu Mega berambisi ingin jadi presiden. Padahal, apa yang senyatanya tak demikian. Ibu Mega tidak berambisi, justru lebih banyak terpaksa," dalih Sutjipto.

    Sikap itu pula yang diteriakkan insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Sepuluh November tersebut ketika berorasi di depan ratusan kader PDIP di Jl Pandegiling, Surabaya, Minggu (3/6) malam. "Kami tidak mau terpancing oleh orang-orang yang meminta SI MPR dipercepat," tegasnya. PDIP melihat kosntitusi harus ditegakkan, termasuk aturan main dan mekanisme yang telah digariskan. Bila SI MPR harus digelar dua bulan setelah memorandum II DPR, jalur dan tahapan itu pula yang mestinya ditempuh.

    Menurutnya, PDIP telah konsisten dengan jalur memorandum. Tapi, bila presiden mengeluarkan dekrit, maka jalur non-memorandum bisa saja ditempuh, yakni mempercepat SI MPR. "Bila mayoritas kekuatan di parlemen telah sepakat dengan langkah tersebut, untuk menyikapi dekrit presiden, apa boleh buat, PDIP pun akan seturut komitmen itu," tambahnya.

    Sutjipto juga menepis tuduhan Presiden Wahid bahwa Jenderal Surojo Bimantoro telah mengadu domba presiden dengan wakil presiden. Tuduhan itu, kata Sutjipto tidak benar. Mega tidak pernah merasa diadu Kapolri dengan presiden. Sejauh ini, katanya, hubungan Presiden Wahid dengan Mega baik-baik saja dan Wahid hanya asal comot untuk membenarkan alasan menonaktifkan Bimantoro.

    Dalam orasinya dihadapan massa PDIP, ia mengutip kembali seruan Megawati agar warga PDIP bersikap tenang dalam melihat keadaan dan situasi politik sekarang ini. "Ibu Mega, memandang kondisi sekarang tidak ruwet. Saya setiap hari melihat Mega selalu tersenyum," paparnya. (Adi Sutarwijono)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    21 November, Hari Pohon untuk Menghormati Julius Sterling Morton

    Para aktivis lingkungan dunia memperingati Hari Pohon setiap tanggal 21 November, peringatan yang dilakukan untuk menghormati Julius Sterling Morton.