Pagi ini, Duta Besar Jepang Berpamitan ke Boediono

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri. ANTARA/Rosa Panggabean

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri, Senin 4 April 2011 pagi ini, bakal menyambangi Wakil Presiden Boediono. Kojiro datang untuk berpamitan setelah hampir tiga tahun bertugas di Jakarta.

    Menurut informasi dari Biro Media Massa Sekretariat Wakil Presiden, Shiojiri akan datang ke Kantor Wakil Presiden pada pukul 9.00 WIB.

    Negara bekas penjajah itu adalah salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia. Pada periode Januari-Februari 2011, Jepang masih merupakan negara tujuan ekspor non minyak bumi dan gas terbesar dengan nilai US$ 2,87 miliar atau 12,04 persen total ekspor Indonesia. Di belakangnya baru ada Amerika Serkat dengan US$ 2,51 miliar (10,54 persen) dan Cina US$ 2,34 miliar (9,84 persen).

    Di bulan Februari 2011, ekspor non minyak bumi dan gas ke Jepang mencapai angka terbesar yaitu US$ 1,66 miliar, disusul Amerika Serikat US$ 1,25 miliar dan Cina US$ 1,18 miliar.

    Pada sisi impor non minyak bumi dan gas, selama bulan Januari-Februari 2011 Jepang menempati posisi kedua terbesar dengan nilai US$ 2,78 miliar atau 14,61 persen. Negara pemasok barang impor terbesar selama Januari Februari 2011 masih ditempati oleh Cina yag nilainya US$ 3,32 miliar dengan pangsa 17,47 persen.

    Jepang juga banyak memberikan pinjaman, dana hibah, dan kerja sama teknik untuk pembangunan Indonesia. Pinjaman yen diberikan oleh Japan Bank for International Cooperation, sedangkan kerja sama teknik dilaksanakan oleh Japan International Cooperation Agency. Selama tahun 1960-2006, Jepang menyalurkan pinjaman hingga US$ 24,69 miliar, hibah US$ 1,94 miliar, serta kerja sama teknik senilai US$ 2,91 miliar.

    BUNGA MANGGIASIH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.