ICW Laporkan Menteri Pendidikan ke Ombudsman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peniliti Indonesia Corruption Watch Febri Hendri, saat memberikan keterangan trend korupsi semester I 2010   kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/8). ICW memukan 176 kasus korupsi dengan tersangka 441 orang dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.102.910.349.050,-. TEMPO/Imam Sukamto

    Peniliti Indonesia Corruption Watch Febri Hendri, saat memberikan keterangan trend korupsi semester I 2010 kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/8). ICW memukan 176 kasus korupsi dengan tersangka 441 orang dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.102.910.349.050,-. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch melaporkan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh ke Komisi Ombudsman, terkait petunjuk teknis penyaluran Bantuan Operasional Sekolah, Senin  21 Maret 2011. Selain menteri ICW juga melaporkan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan serta Peraturan Mendiknas No.37 tahun 2010.

    “Menteri dan Peraturan Menteri kami laporkan karena menyumbang masalah,” kata peneliti ICW, Febri Hendri, melalui telepon, sore ini.

    Dengan melaporkan Mendiknas, ICW berharap Ombudsman bersedia memanggil yang bersangkutan, dan mendesak perlunya perubahan Permendiknas No.37 tahun 2010.

    Pihaknya menyarankan dana BOS langsung dialirkan dari Pusat ke sekolah. Tidak perlu melalui daerah karena hal itu membuat proses pendidikan di sekolah terlambat. "Selama ini karena turunnya nggak langsung dari Pusat, dana BOS sering terlambat masuk,” ujarnya.

    Terlambatnya dana BOS masuk rekening sekolah, kata Febri, membuka peluang pejabat sekolah korupsi karena harus memanipulasi anggaran. Ia memberi gambaran, jika dana BOS telat, sekolah bisa jadi akan menggunakan uang Koperasi untuk menutupi pengeluaran.

    Padahal pinjaman koperasi itu memiliki bunga. Sehingga sekolah kemudian membebankan bunga koperasi itu ke dana BOS yang cair belakangan. "Padahal kan dana BOS nggak bisa digunakan untuk membayar bunga pinjaman,” kata Febri.

    Selain itu, ICW yang menyambangi Ombudsman bersama Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan, juga melaporkan Kepala Sekolah SD Islam Harapan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, SDN Cikini 01 Pagi, dan SMPN 1 Cikini.

    Ketiga kepala sekolah itu, kata Febri, dilaporkan karena diduga melakukan mal-administrasi dalam keterlambatan masuknya dana BOS. “Seharusnya pencairan dana BOS itu dengan sepengetahuan Ketua Komite Sekolah. Tapi ternyata Ketua Komite tidak mengetahui.” katanya.

    Diungkapkan Febri, Ombudsman bersedia menindaklanjuti laporan ICW. Mereka mengatakan akan mengkaji laporan itu. "Termasuk rekomendasi kami agar Mendiknas dipanggil Ombudsman untuk dimintai keterangan soal ini,” ujarnya.

    ISMA SAVITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.