Pemerintah Didesak Upayakan Pembekuan Aset Tommy Soeharto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO/Arif Fadillah

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Penggiat antikorupsi mendesak pemerintah untuk kembali melakukan upaya hukum terhadap aset Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di Pengadilan Banding atau Guernsey Court of Appeal Inggris. Pengadilan Banding telah memenangkan Tommy dalam kasus pembekuan hartanya senilai 36 juta Euro atau setara Rp 440 miliar pertengahan Februari lalu.

    Penggiat antikorupsi itu tergabung dalam Koalisi Pelacakan Aset, terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

    Fawaiq Suwanan, anggota MTI, mengatakan pemerintah masih berpeluang melakukan upaya hukum. Caranya, mengajukan hasil putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Kementerian Keuangan dan Bank Mandiri.

    Dalam putusan Mahkamah pertengahan tahun lalu, PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Tommy, tak bisa lagi menagih dana Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri yang disita Pemerintah pada 1997. "Dengan cara ini kasus Tommy di Pengadilan Banding bisa kembali diproses," kata Fawaiq saat memberikan keterangan pers di Jakarta hari ini, Jumat 11 Maret 2011.

    Tommy memenangkan gugatan setelah Pengadilan Banding menolak permohonan pembekuan aset dari Financial Intelligence Support (FIS), otoritas keuangan Inggris, yang punya peranan sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 15 Februari 2011.

    Aset Tommy itu berupa uang yang tersimpan di Banque National de Paris (BNP) Paribas. Duit tersebut berasal dari Garnets Investmen Limited (GIL), perusahaan Tommy. Pada 2006, Tommy menggugat Paribas karena menolak mencairkan duit tersebut. Alasannya, putra mantan Presiden Soeharto itu berperkara di Indonesia.

    Pemerintah ikut menggugat pada 2007 untuk membekukan uang Tommy. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan tersebut. Namun Tommy mengajukan banding, dan pengadilan tetap memenangkan Pemerintah Indonesia. Isi putusannya, duit Tommy dibekukan hingga Mei 2009.

    Tommy kembali mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada 9 Januari 2009, perusahaan Tommy dinyatakan menang. Juni 2009, Pemerintah Indonesia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Inggris. Mahkamah menolak kasasi dan menguatkan putusan banding yang dimenangi Tommy. Hingga pada akhirnya FIS ikut mengajukan permohonan pembekuan, namun Pengadilan Banding menolaknya. Terhitung15 Februari 2011, duit Tommy sudah bisa dicairkan.

    Adnan Topan, anggota ICW mengatakan kemenangan Tommy tak lepas dari lemahnya upaya Pemerintah dalam mengawal kasus tersebut. Seharusnya, saat memenangkan perkara itu pada 2007 lalu, Pemerintah sudah mengajukan pembekuan serta membuka transaksi dana Tommy kepada Pengadilan Banding.

    "Tapi seakan-akan pemerintah membuka peluang bagi Tommy mengajukan banding," kata dia. "Terbukti Pemerintah tak berbuat apa-apa sebelum Tommy pengajuan banding."

    Pengadilan Banding, kata Adnan, juga menganggap Pemerintah tidak serius dalam menangani kasus Tommy di Indonesia. Terbukti sejumlah kasus yang membelit Tommy seperti PT Goro dan Supersemar dimenangkan oleh pria yang pernah dipenjara dalam kasus merencanakan pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita itu.

    Sehingga, Pengadilan Banding menganggap pemerintah memanfaatkan upaya hukumnya untuk mengamankan aset Tommy. "Itu informasi dari Pengadilan Banding," kata dia.

    Oleh karena itu Adnan yakin bila pemerintah mengajukan bukti putusan PK Mahkamah Agung, Pengadilan Banding tahu bahwa pemerintah berupaya serius menangani kasus Tommy. "Sehingga duit itu bisa diklaim Pemerintah," ucapnya. "Aliran dananya juga bisa dibuka."

    Fawaiq menambahkan koalisinya telah menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Agung untuk membahas peluang upaya hukum Pemerintah. Hanya saja, ia menganggap hasil pertemuan itu tidak ditindaklanjuti Kejaksaan. "Sepertinya mereka memang tidak serius."

    TRI SUHARMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.