Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Belum Punya Solusi Penyelesaian Kasus 1998

image-gnews
Haris Azhar. ANTARA/Fanny Octavianus
Haris Azhar. ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah hingga saat ini belum memiliki solusi terkait rekomendasi DPR mengenai penyelesaian kasus penghilangan dan penculikan aktivis 1997-1998. 

Menurut koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar hingga saat ini  belum ada jawaban dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR tersebut.

"Menurut Denny sudah disampaikan kepada presiden, belum ada jawaban dan beliau sedang memikirkannya. Bahkan presiden meminta Denny mencarikan jawaban," ujar Haris usai menemui staf khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana di kantornya, Rabu.

Haris mengatakan pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya pasca rekomendasi DPR tahun 2009 lalu. Pihaknya bersama keluarga korban pun telah bertemu dengan Menko Polhukam, Menteri Hukum dan HAM. Bahkan tiga minggu yang lalu bertemu dengan jaksa agung.

Dalam pertemuan tadi, kata Haris, memang sudah ada kabar baik dari Denny yang menyatakan telah berkomunikasi dan menyampaikan semua yang dikeluhkan keluarga korban kepada presiden. Namun memang saat ini Denny dan timnya masih mencarikan opsi terbaik dalam penyelesaian kasus ini. " Satu setengah tahun sejak rekomendasi DPR,  belum ada respon dan  kebijakan yang bisa dikeluarkan dalam waktu dekat,"ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, kata Haris, apa yang mereka  tuntut  suatu hal yang logis. Mereka khususnya menekankan dua poin penting yaitu mengungkap fakta-fakta kebenaran dimana sebenarnya orang-orang yang hilang itu dan penyelesaian proses hukumnya. "Itu sangat dasar sekali dan penting, secara hukum seharusnya tidak sulit. Tapi secara politik memang itu yang tak ada,"ujarnya.

Pada rapat paripurna 28 September 2009 silam, DPR merekomendasikan empat hal yang harus dijalankan presiden terkait penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan aktivis. 

Empat rekomendasi itu, pertama,  presiden diminta membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, presiden serta segenap institusi pemerintah dan  pihak–pihak terkait  segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, merekomendasikan  pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Keempat,  merekomendasikan  pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia. 

MUNAWWAROH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

IPW Desak Kapolda Metro Jaya Bebaskan 12 Aktivis Greenpeace

7 Oktober 2023

Petugas Satpol PP membubarkan aksi aktivis Greenpeace Indonesia saat menggelar kampanye tanpa oligarki di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Dalam aksinya mereka mendesak para capres-cawapres memiliki komitmen yang serius dan konkret untuk berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari agenda-agenda oligarki. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
IPW Desak Kapolda Metro Jaya Bebaskan 12 Aktivis Greenpeace

IPW mendesak agar Kapolda Metro Jaya membebaskan 12 aktivis Greenpeace Indonesia yang ditangkap kemarin. Mereka ditangkap pasca demo di Bundaran HI.


Kisah Istri Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997, Menunggu Suami Tiap Hari di Teras Rumah

31 Juli 2023

Dedi Umar Hamdun. Istimewa
Kisah Istri Dedi Hamdun Korban Penculikan 1997, Menunggu Suami Tiap Hari di Teras Rumah

Dedi Umar Hamdun adalah politikus yang juga merupakan aktivis dan menjadi korban penculikan era Orde Baru. Keluarganya terlunta-lunta.


Top Nasional: Megawati, SBY dan JK Duduk Satu Meja di Gala Dinner KTT G20, 26 Mahasiswa Ditangkap saat Demo

16 November 2022

SBY-Mega-JK menunggu di Ruang Transit sebelum beranjak ke Lotus Pond GWK untuk menghadiri undangan jamuan makan malam bersama para pemimpin negara G20 di Bali, 15 November 2022. Foto: Istimewa
Top Nasional: Megawati, SBY dan JK Duduk Satu Meja di Gala Dinner KTT G20, 26 Mahasiswa Ditangkap saat Demo

Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Try Sutrisno, dan Hamzah Haz menghadiri jamuan makam malam KTT G20 di Kawasan GWK Bali


Penangkapan Blok Politik Pelajar, YLBHI: Jika Tak Jelas Tuduhannya Seperti Teror

27 Juli 2021

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyampaikan orasi politik di hadapan massa aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Penangkapan Blok Politik Pelajar, YLBHI: Jika Tak Jelas Tuduhannya Seperti Teror

Ketua YLBHI Asfinawati, mengkritik prosedur Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dalam menangkap aktivis yang tergabung dalam Blok Politik Pelajar


Seniman Ditangkap karena Sindir Ratu Malaysia dengan Gambar Playlist Spotify

24 April 2021

Fahmi Reza [Bernama]
Seniman Ditangkap karena Sindir Ratu Malaysia dengan Gambar Playlist Spotify

Seniman Malaysia ditahan polisi karena dituduh menghina Ratu Malaysia dengan membuat gambar daftar putar Spotify yang menghina akun instagram ratu.


53 Aktivis Hong Kong dan Tokoh Pro-Demokrasi Ditangkap karena Dituduh Subversif

7 Januari 2021

Aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Lester Shum, ditangkap polisi setelah 50 aktivis Hong Kong laun ditahan dalam operasi penggerebekan pagi hari, 6 Januari 2021.[REUTERS/Tyrone Siu]
53 Aktivis Hong Kong dan Tokoh Pro-Demokrasi Ditangkap karena Dituduh Subversif

Polisi menangkap 53 orang aktivis Hong Kong selama penggerebekan pagi sebagai tindakan keras Cina menerapkan UU Keamanan Nasional Hong Kong.


Arab Saudi Usir Dubes Kanada, Batalkan Semua Bisnis Dua Negara

6 Agustus 2018

Kedutaan Besar Kanada di Riyadh, Arab Saudi.[atimes.com]
Arab Saudi Usir Dubes Kanada, Batalkan Semua Bisnis Dua Negara

Kerajaan Arab Saudi memerintahkan duta besar Kanada untuk meninggalkan Arab Saudi dalam waktu 24 jam setelah Kanada mengkritik penangkapan aktivis.


Polisi Mesir Tangkap Mantan Juru kampanye el-Sisi, Ada Apa?

28 Mei 2018

Billboard kampanye Presiden Abdel-Fattah el-Sissi untuk pemilihan presiden di Kairo, Mesir, 19 Maret 2018. AP
Polisi Mesir Tangkap Mantan Juru kampanye el-Sisi, Ada Apa?

Kepolisan Mesir menangkap seorang mantan juru kampanye untuk Presiden Abdel Fattah el-Sisi pada Minggu, 27 Mei 2018.


Bela Korban Pencemaran, Aktivis Mahasiswa Ini Ditahan

6 Maret 2018

Mahasiswa UMS Muhammad Hisbun Payu dikabarkan ditangkap Polda Jawa Tengah. Dok Instagram.
Bela Korban Pencemaran, Aktivis Mahasiswa Ini Ditahan

Aktivis mahasiswa UMS M Hisbun Payu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jawa Tengah. Aktivis ini sebelumnya disebut diculik.


Jaringan Aksi Lawan Ahok: Pemerintah Antikritik  

5 Desember 2016

Koordinator Jaringan Aliansi Lawan Ahok (Jala) Sunarto (tengah) menggelar konfrensi pers terkait penangkapan aktivis dan toko nasionalis oleh kepolisian di Jakarta, 5 Desember 2016. Tempo/Reza Syahputra
Jaringan Aksi Lawan Ahok: Pemerintah Antikritik  

Sunarto mengatakan akan mengadakan aksi solidaritas sebagai respons terhadap penangkapan para aktivis dan tokoh nasional.