Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Naskah Akademis Revisi UU Perlindungan Saksi Rampung April  

image-gnews
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Harris Semendaway. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Harris Semendaway. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Penyempurnaan naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan bisa rampung pada April tahun ini. Proses penyusunan naskah akademis dan daftar inventarisasi masalah (DIM) telah dimulai sejak Juli 2010 lalu.

“Harapannya, April nanti naskah akademik siap. Lalu dibahas di Ditjen Perundang-undangan dan diharapkan siap menjadi draf rancangan UU revisinya,” kata Komisioner Penanggungjawab Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Teguh Soedarsono dalam siaran pers usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR, Senin 7 Februari 2011.

LPSK sebenarnya telah menyelesaikan draf naskah akademik berikut DIM-nya. Keduanya telah diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan izin prakarsa Presiden dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2011 atau 2012. Namun revisi undang-undang tersebut belum masuk prolegnas lima tahunan.

“Saat ini sedang disempurnakan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” kata Teguh.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai juga melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dalam kurun 2010, dimana lembaga ini telah menerima 154 permohonan.

Dari jumlah tersebut, 133 permohonan telah dibahas dalam rapat paripurna LPSK. Sisanya, 21 permohonan masih dalam tahap penelahaan, investigasi, atau sedang dalam proses koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Sebanyak 53 dari 133 permohonan diputuskan untuk diterima dan diproses dalam layanan perlindungan, bantuan, kompensasi, dan restitusi,” kata Abdul Haris.

Sedangkan mengenai permohonan yang ditolak, didasari sejumlah pertimbangan. Antara lain tidak memenuhi syarat formil dan materiil, berkas tidak lengkap hingga batas waktu yang ditentukan, serta subyek dan obyek permohonannya bukan kewenangan LPSK.

Asal pemohon meliputi 23 provinsi. Terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 43 pemohon. Sementara dari daerah di luar Jawa, paling banyak adalah dari Sumatera Utara.

PITO AGUSTIN RUDIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Resmi Tetapkan 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

14 hari lalu

Keluarga korban TPPO yang disekap di Myanmar yang didampingi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) tiba di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023. Kedatangan mereka untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi korban dan keluarga dalam menempuh penegakan hukum terhadap Perekrut, A dan P.  TEMPO/Subekti
DPR Resmi Tetapkan 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

DPR telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK pada 1-2 April 2024.


Jika Kondisi Darurat LPSK Sedia Berikan Perlindungan Secepatnya Bagi Saksi PHPU, Ini Tugas dan Wewenang Lembaga Ini

17 hari lalu

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. ANTARA/Cahya Sari
Jika Kondisi Darurat LPSK Sedia Berikan Perlindungan Secepatnya Bagi Saksi PHPU, Ini Tugas dan Wewenang Lembaga Ini

LPSK siap segera lakukan perlindungan pada saksi PHPU jika kondisi darurat dan genting. Berikut tugas dan wewenang LPSK.


LPSK Bisa Berikan Perlindungan Segera untuk Saksi Sengketa Pilpres

19 hari lalu

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. ANTARA/Cahya Sari
LPSK Bisa Berikan Perlindungan Segera untuk Saksi Sengketa Pilpres

LPSK bisa lebih cepat memberikan perlindungan darurat dalam situasi genting.


Tolak Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo, Apa Tugas dan Wewenang LPSK?

28 November 2023

Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Syahrul diduga bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Tolak Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo, Apa Tugas dan Wewenang LPSK?

LPSK menolak permohonan perlindungan oleh Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Apa Tugas dan Wewenang LPSK?


Pelecehan Miss Universe Indonesia, LPSK Beri Perlindungan bagi Eks CEO

16 Oktober 2023

Mantan CEO Miss Universe Indonesia 2023 Eldwen Wang. Instagrqm
Pelecehan Miss Universe Indonesia, LPSK Beri Perlindungan bagi Eks CEO

LPSK melindungi Eldwen Wang dalam kapasitas sebagai saksi dugaan pelecehan terhadap finalis Miss Universe Indonesia


LPSK Didesak Beri Perlindungan Kepada Putri Candrawathi Saat Rapat di Polda Metro

18 Agustus 2022

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tiba di kediaman istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Jalan Saguling, Jakart, Selasa 9 Agustus 2022. Ini adalah pemeriksaan asesmen psikologis pertama kali yang dilakukan terhadap Putri. TEMPO/Subekti.
LPSK Didesak Beri Perlindungan Kepada Putri Candrawathi Saat Rapat di Polda Metro

Desakan kepada LPSK untuk segera memberikan perlindungan terhadap Putri Candrawathi dilakukan saat rapat di Polda Metro akhir Juli lalu.


Keuntungan Bharada E sebagai JC, Begini Syarat Menjadi Justice Collaborator

8 Agustus 2022

Ajudan Kadiv Propam Polri non aktif Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada E tiba di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Selasa 26 Juni 2022. Komnas HAM akan meminta keterangan kepada 7 ajudan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo yang diduga berada di lokasi saat Brigpol J ditembak oleh Bharada E hingga meninggal dunia. TEMPO/Subekti.
Keuntungan Bharada E sebagai JC, Begini Syarat Menjadi Justice Collaborator

Bharada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam kasus pembunughan Brigadir J. Begini syarat menjadi justice collaborator.


Cerita Nurhayati, Pelapor Kasus Dana Desa yang Dijadikan Tersangka

21 Februari 2022

Nurhayati pelapor kasus korupsi di Cirebon yang jadi tersangka. Foto: Istimewa
Cerita Nurhayati, Pelapor Kasus Dana Desa yang Dijadikan Tersangka

Nurhayati mengaku heran atas penetapan status tersangka terhadapnya di kasus korupsi dana desa. Padahal ia adalah pelapor.


LPSK Sebut Ubedilah Badrun Tak Bisa Dituntut Soal Pelaporan Gibran ke KPK

19 Januari 2022

29_metro_lpsk
LPSK Sebut Ubedilah Badrun Tak Bisa Dituntut Soal Pelaporan Gibran ke KPK

Ubedilah Badrun dilaporkan oleh relawan Jokowi atas dugaan pelaporan palsu.


Cara Mengajukan Permohonan Perlindungan ke LPSK

18 Agustus 2021

29_metro_lpsk
Cara Mengajukan Permohonan Perlindungan ke LPSK

Ini syarat dan cara mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, bagi Anda sebagai saksi dan korban agar terlindungi dari kekerasan dan ancaman.