Perguruan Tinggi Muhammadiyah Diminta Buka Posko Aduan Kebohongan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan, dari kanan, Executive Director Walhi, Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Dewan Pembina Maarif Institute, Deddy Julianto, Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq , Mantan Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi dan Sekjen KIARA, Riza Damanik, saat mendeklarasikan Rumah Pengaduan Kebohongan Publik (RPKP) di Maarif Institute, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan, dari kanan, Executive Director Walhi, Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Dewan Pembina Maarif Institute, Deddy Julianto, Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq , Mantan Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi dan Sekjen KIARA, Riza Damanik, saat mendeklarasikan Rumah Pengaduan Kebohongan Publik (RPKP) di Maarif Institute, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 155 perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia diminta membuka posko pengaduan anti kebohongan pemerintah. Instruksi itu telah disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin.

    "Pak Dien telah menginstruksikan seluruh rektor PTM supaya membuka posko pengaduan kebohongan publik," kata Endang Tirtana, anggota Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan Publik, Sabtu (22/1).

    Endang yakin, seluruh PTM telah menerima instruksi itu. Bahkan, rektor PTM di wilayah Jabodetabek telah bertemu langsung Dien Syamsudin, dan mendapat instruksi supaya melayani pengaduan terkait kebohongan pemerintah.

    Peran PTM di sejumlah daerah, kata Endang, diharapkan menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan. Apapun keluhan warga, bisa disampaikan lewat posko itu, dan disalurkan ke pemerintah.

    Posko anti kebohongan hadir setelah sejumlah tokoh lintas agama, pada 10 Januari lalu, merilis pernyataan terkait 18 kebohongan lama dan kebohongan baru pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Aksi itu melecut reaksi Presiden yang merasa tersinggung dengan kata 'Bohong'. Presiden kemudian mengundang para tokoh lintas agama itu ke Istana Negara, pada 17 Januari lalu, namun tidak menghasilkan kata kesepakatan. Hingga Jumat sore, sudah masuk 26 keluhan warga yang merasa diperlakukan tidak adil pemerintah.

    Menurut Endang, posko pengaduan tidak punya maksud politis apapun, apalagi memakzulkan Presiden. "Ini murni gerakan moral," katanya.

    Namun, Endang melanjutkan, jika masyarakat menangkap aksi pembentukan posko sebagai sprit melakukan perubahan itu hal yang sah sebagai efek dari gerakan. "Yang jelas kami tidak melakukan aksi masif," katanya. 

    HAMLUDDIN  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.