TEMPO Interaktif, Jakarta - Topik diskusi sejumlah tokoh agama yang digelar di sekretariat Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) di Jalan Kemiri, Menteng, hari ini, Kamis 20 Januari 2011, sederhana saja: 'Gerakan Anti Kebohongan'.
Awalnya, para peserta diskusi melontarkan ide dan wacana-wacana mereka. Namun, wacana itu pun berkembang, menjadi keinginan membentuk sebuah gerakan nyata untuk merespons kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu, muncullah ide itu: membuka Posko Anti Kebohongan Pemerintah.
Posko ini akan menerima segala keluhan masyarakat terkait kebohongan yang dilakukan perangkat pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai menteri dan Presiden. "Semua hal yang menyangkut kebohongan perangkat pemerintah bisa diadukan lewat posko ini," kata Theopilus Bela, Sekretaris Jenderal Indonesian Commitee on Religions for Peace, yang menjadi moderator diskusi.
Gerakan Anti Kebohongan sebenarnya sudah muncul sejak 10 Januari lalu, saat sejumlah tokoh agama menyatakan sikap soal 18 kebohongan yang dilakukan Pemerintah. Di antaranya, kebohongan tentang angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan terorisme, penegakan HAM, anggaran pendidikan, kasus lumpur Lapindo, kasus Newmont, serta Freeport.
Pernyataan tokoh lintas agama bahwa pemerintah telah berbohong itu disampaikan dalam siaran pers di kantor PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta. Menurut Theo, pertemuan hari ini untuk menegaskan bahwa gerakan tersebut ada.
"Sudah dibuka 47 posko pengaduan anti kebohongan pemerintah di sejumlah kota di Indonesia," kata Theopilus. Posko ini dikoordinir Ma'arif Institute. Di tingkatan bawah, posko pengaduan dibuka di kantor lembaga masyarakat dan gereja.
Menurutnya, gerakan Anti Kebohongan Pemerintah ini telah disosialisasikan oleh semua tokoh agama yang terlibat dalam gerakan tersebut. Di antaranya, lewat Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Katolik.
Semua keluhan yang disampaikan lewat posko tersebut, akan disampaikan ke forum lintas agama. Kemudian para tokoh agama akan menentukan sikap terhadap pemerintah. "Saat ini kami masih menginventarisir jenis-jenis keluhan soal kebohongan Pemerintah, karena posko ini masih baru," ujarnya.
HAMLUDDIN
