Pernyataan SBY itu disampaikan langsung SBY kepada Franz, pada pertemuan Senin malam lalu, di Istana Negara. Dalam kesempatan makan malam bersama, Franz mengaku dipanggil SBY supaya duduk di sampingnya. Sembari makan, SBY menyampaikan keluhannya.
"Presiden tersinggung pakai kata bohong," kata Franz dalam pertemuan lintas tokoh agama di sekretariat Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) di jalan Kemiri, Menteng, Jakarta, Kamis (20/1).
Kepada SBY saat itu, Franz menjelaskan bahwa kelompoknya tidak ada yang menyebut langsung Presiden dengan kalimat bohong. Para tokoh lintas agama itu, kata Franz, melalui media massa menyampaikan kalimnat begini, "Bukankah pernyataan pemerintah soal program kerja itu membohongi publik."
Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, ini meminta agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Sebab, seseorang yang berjanji dan tidak menepati janjinya itu disebut bohong adalah hal biasa.
Dalam pertemuan dengan SBY saat itu, Franz mengaku menyampaikan dua hal pokok. Pertama, pihaknya tidak datang ke Istana untuk memberi komentar kritis, tetapi datang karena Indonesia dalam keadaan serius. "Ada tendensi-tendensi jika tidak segera ditangani akan mengancam bangsa," katanya.
Kedua, saat ini sering terjadi kekerasan atas nama agama atau intoleransi yang sangat tinggi. Dalam kesempatan itu, Franz menuntut SBY supaya membenahi kerukunan antar umat di Indonesia.
Senin, 17 Januari 2011, tokoh lintas agama bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Dalam pertemuan selama 4,5 jam itu, tokoh lintas agama kembali membacakan 18 kebohongan yang pernah dibacakan beberapa waktu sebelumnya.
Dari 18 kebohongan itu, sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.
Hamluddin
