Din: Kritik Tokoh Agama Didasari Fakta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden SBY, Wapres Boediono dan tiga orang Menteri Koordinator menerima sejumlah Tokoh dan Pemuka Lintas Agama, Jakarta (17/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden SBY, Wapres Boediono dan tiga orang Menteri Koordinator menerima sejumlah Tokoh dan Pemuka Lintas Agama, Jakarta (17/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Kritik keras yang dilontarkan para tokoh lintas agama kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal Januari lalu, didasari fakta dan data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

    Hal itu dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menanggapi hasil pertemuan antara para tokoh lintas agama dengan Presiden yang digelar di Istana Negara, Senin (17/1) malam hingga Selasa (18/1) dini hari.

    "Tokoh lintas agama menyampaikan (kritik) dengan penuh rasa tanggung jawab disertai dengan fakta-fakta," kata Din dalam konferensi pers di Kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 18 Januari 2011.

    Fakta dan data tersebut, kata dia, dihimpun oleh Anggota Badan Pekerja yang dipimpin Romo Benny Susetyo, dan didukung Badan Pekerja dari 65 lembaga masyarakat madani yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. "Sehingga gerakan ini bukan gerakan asal ngomong. Mari kita berdebat tentang data," kata dia.

    Namun Din mengatakan, pertemuan yang digelar semalam berlangsung positif, hangat, dan terbuka, meskipun belum memasuki substansi yang diinginkan para tokoh agama. "Jawaban Presiden masih bersifat normatif. Bagi kami ini belum selesai. Yang paling penting adalah realisasi dan penjelmaannya dalam kenyataan," ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, para tokoh menyampaikan kembali segala yang diserap dari umat lapisan paling bawah. Para tokoh menilai telah terjadi distorsi dalam kehidupan berbangsa yang dibangun para pendiri bangsa (the founding fathers). Dari sisi ekonomi, konstitusi telah menekankan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, tapi kenyataannya masih sangat kapitalistik.

    Para tokoh juga menengarai adanya deviasi dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia ternyata belum sepenuhnya berdaulat dalam bidang ekonomi, budaya, dan aspek lain.

    "Kami juga meminta Presiden lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah bangsa, karena kita ada penumpukan. Jangan ada kesenjangan antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan," kata Din.

    MAHARDIKA SATRIA HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.