"Kami mengecam keras tindakan segelintir orang yang mengaku FPI Bandung yang mencoba menghentikan kegiatan FGD yang dilakukan Setara Institute," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Kamis (6/1). Menurut Hendardi, tindakan yang dilakukan FPI itu telah mengancam kebebasan masyarakat sipil yang telah dijamin konstitusi dan undang-undang. "Kebebasan berbicara dan berkumpul adalah hak setiap warga negara," kata Hendardi.
Hendardi menjelaskan peristiwa upaya pembubaran itu berlangsung pada Kamis di Hotel The Amaroossa Jalan Aceh nomor 71, Bandung, Jawa Barat. FGD itu dilaksanakan oleh Setara dengan mengambil tema 'Menghapus Diskriminasi, Membangun Perlindungan Holistik Jaminan Beragama/Berkeyakinan di Jawa barat'. "Sekelompok orang itu berdalih bahwa Setara Institute telah membuat laporan-laporan yang mendiskreditkan Islam."
Padahal, lanjut Hendardi, kegiatan tersebut adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung di beberapa daerah untuk membangun komunikasi konstruktif. Dialog itu melibatkan komunitas korban kekerasan beragama dan para pengambil kebijakan untuk mengindentifikasi masalah dan memperoleh langkah-langkah solutif yang memperkuat jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peristiwa di Bandung pada Kamis siang tadi, kata Hendardi, adalah peristiwa pertama yang dilakukan segelintir orang terhadap upaya-upaya dialogis yang dilakukan Setara Institute.
Selain mengecam keras FPI Bandung, Setara Institute juga mengkritik Kepolisian Jawa Barat yang dinilai tunduk dan takut pada kelompok garis keras keagamaan tersebut. Seharusnya, kata Hendardi, Kepolisian berada di depan sebagai guardian of civil liberties (penjaga kebebasan sipil). "Membiarkan kelompok tersebut berulang kali mengganggu kebebasan sipil bukan hanya akan menimbulkan gangguan keamanan, tapi potensi instabilitas sosial," kata Hendardi.
Meski mengapresiasi respons Kapolda Jawa Barat Irjenpol Suparni Parto yang akhirnya menjamin kegiatan FGD tetap berlangsung, Setara menyatakan hal tersebut tidaklah cukup. Setara mendesak Kepolisian Jawa barat di kemudian hari mampu bersikap tegas dan profesional untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap terjamin di Jawa Barat.
Penyesalan juga dialamatkan pada sikap aparat Pemerintah daerah Jawa Barat yang dinilai menghindar dan tidak menghadiri FGD. "Padahal dialog untuk mencari jalan keluar secara bersama seharusnya mendapat dukungan sepenuhnya aparat pemerintah dan organisasi keagamaan," kata Hendardi.
AMIRULLAH
