Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Resmikan 11 Perwakilan Baru  

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah meresmikan 11 kantor perwakilan baru. Peresmian ini ditandai dengan penandatangan plakat di gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta, Rabu (29/12).

Sebelas perwakilan itu adalah Kazakhstan, Azerbaijan, Bahrain, Mozambique, Oman, Bosnia, Panama, Kroasia, Tawau (Malaysia), Equador, PTRI untuk Asean di Jakarta. "Pembukaan perwakilan baru ini untuk menggali potensi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat investasi kedua negara," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat peresmian.

Marty menjelaskan perwakilan di Kazakhstan dan Azerbaijan sangat penting karena dua negara di Asia Tengah itu memiliki cadangan minyak terbesar. Sedangkan perwakilan di Oman dan Bahrain selain untuk meningkatkan investasi juga mengatasi segala permasalahan warga negara Indonesia di sana.

Acara peresmian ini juga dihadiri mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab yang saat ini menjabat utusan khusus untuk Timur Tengah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq dan beberapa Duta Besar negara sahabat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Michael Tene perwakilan tersebut belum memiliki Duta Besar baru Kuasa Usaha. Namun telah menjalani fungsi. "Seperti Oman, waktu kasus Hartini langsung bekerja," ujarnya.

Poernomo GR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

9 Januari 2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers Kilas Balik Diplomasi Indonesia 2023 di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024. Menlu Retno Marsudi melaporkan Indonesia berhasil menangani 44.521 kasus terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sepanjang 2023. TEMPO/Subekti.
Menlu Retno Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Tidak Transaksional

Menlu Retno membantah pernyataan Anies soal politik luar negeri Indonesia transaksional.


Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

11 Desember 2023

Menko Airlangga Sampaikan Penekanan Politik Luar Negeri Indonesia

Tahun 2045 akan menjadi momentum berharga bagi Indonesia karena akan memperoleh window of opportunity.


Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

8 November 2023

Bakal calon presiden Anies Baswedan saat ditemui awak media usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pidato di CSIS, Anies Baswedan Tawarkan Empat Langkah Politik Luar Negeri

Anies Baswedan menyatakan akan menerapkan 4 langkah politik luar negeri jika terpilih pada Pilpres 2024.


Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

29 Oktober 2019

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan program prioritas politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2019-2024 kepada wartawan di gedung Pancasila, Kemenlu, Selasa, 29 Oktober 2019. [KEMENLU]
Menlu Retno Sebut 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri RI 2019-2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, prioritas politik luar negeri RI 5 tahun ke depan akan bertumpu pada prioritas 4+1. Apa itu?


Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

29 Mei 2017

Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto
Indonesia Keja Sama Putus Jalur Logistik Terorisme  

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan masuknya militan ISIS.


JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

19 April 2017

JK: Ketegangan Semenanjung Korea Rumit, Kita Bisa Kena Akibat

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menganggap memanasnya situasi di Semenanjung Korea adalah perkara yang rumit.


Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

5 Januari 2017

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Ryamizard Pastikan Hubungan Indonesia-Australia Baik-baik Saja  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia tak terganggu.


Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

5 Januari 2017

AP /Irwin Ferdiansyah
Benci, tapi Rindu Hubungan Indonesia-Australia  

Hubungan Indonesia-Australia kerap panas-dingin. Kini, persoalan materi pelatihan militer Australia yang dianggap menghina Indonesia menjadi sorotan.


Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

31 Desember 2016

Ekspresi Presiden AS terpilih Donald Trump, saat berbicara pada malam pemilihan di Manhattan, New York, 9 November 2016. Trump memenangkan pemilu AS dengan electoral college votes 276.  REUTERS/Mike Segar
Menlu Retno: Indonesia Masih Menunggu Kebijakan Trump  

Pemerintah Indonesia masih menunggu kebijakan yang akan dijalankan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.


Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

30 November 2016

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi usai rapat terbatas di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, 11 November 2016. TEMPO/ YOHANES PASKALIS
Menlu Retno: Kerja Sama Indonesia dan Uni Eropa Makin Kokoh  

Retno menjelaskn hubungan itu semakin kuat sejak diimplementasikannya Perjanjian Kemitraan Komprehensif (PCA) pada 2014.