Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Program Keluarga Harapan dan Kelompok Usaha Bersama, yang selama ini ditangani Kementerian Sosial, rencananya akan digabung. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitasnya dalam mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu sekitar 31 juta penduduk.
"Penggabungan PKH dan Kelompok Usaha Bersama agar jumlah dan sasaran dapat diperbesar dan diperluas," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Radityo Gambiro membacakan kesimpulan rapat Penyerapan Anggaran Kementerian Sosial di Gedung MPR/DPR, Kamis (9/12).
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santosa menyatakan setuju dengan kesimpulan itu. Dia mengklaim Program Keluarga Harapan sudah cukup berhasil. Saat ini, Program Keluarga Harapan sudah mencapai 300 ribu pada 2010.
Program itu, kata Toto, sudah menaikan tingkat partisipasi ibu hamil dalam posyandu. Selain itu, program ini juga menaikkan kedatangan siswa untuk ikut wajib belajar. "Ini hasil yang menggembirakan," katanya. Program ini sudah dilakukan sejak tahun 2007.
Toto melanjutkan, ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan program. "Kendala kita karena bujet yang ada dibandingkan jumlah sasaran dan kemampuan, tidak sesuai," katanya.
Selain itu, sasarannya mencapai 40 juta jiwa sementara dalam setahun hanya bisa menyentuh 300 ribu jiwa. Jumlah capaian itu, kata dia, tidak semuanya berhasil. "Untuk capai semuanya, kita butuh 15 tahun," katanya.
Anggota Komisi VIII, Imran Mochtar meminta Kementerian Sosial lebih menjangkau dan mengabungkan program PKH dan Kelompok Usaha Bersama. Program ini sangat baik dalam memperbaiki kondisi masyrakat kurang mampu. Dia juga meminta pendataan penduduk miskin ini tidak hanya mengandalkan data Badan Pusat Statistik. "Apa tidak bisa dibuat keikutsertaan RT/RW," katanya.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Sosial memaparkan anggaran Kementerian Sosial sudah terserap 77,42 persen. Dari anggaran Rp 3,728 triliun, yang terserap 2,886 triliun per 30 November. Meski angka penyerapan 77,42 persen, Toto mengatakan, secara teknis sudah terserap 86 persen. "Tapi yang secara administratif lolos baru 77 persen," ujarnya.
Gondo mengapresiasi capaian penyerapan anggaran yang dilakukan Kemeterian Sosial. "Capaian hingga 100 persen mustahil, namun demikian capaian 86 persen sudah lumayan bagus," katanya.
EKO ARI WIBOWO
Iklan
