Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ade-Sellica Ditetapkan Jadi Bupati-Wakil Bupati Karawang

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Karawang - Pasangan Ade Swara dan Sellica Nurahdiana yang mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan bupati Karawang bakal segera ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karawang.

Pasangan tersebut pada pemilihan yang digelar Ahad lalu meraup suara 372.882 suara atau 38,80 persen. Emay Achmad Maehi, Ketua KPUD Karawang, saat dihibungi Tempo, Jumat (19/11), mengatakan, penetapan calon terpilih akan dilakukan melalui rapat pleno lengkap yang akan digelar awal pekan depan. “Rencananya sih Senin (22/11),” kata Emay.

Pasangan Ade-Sellica yang diusung koalisi Partai Demokrta, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang itu mempercundangi pasangan incumbent Sonny Gersona-Dadang S Muchtar yang dijagokan Partai Golkar yang memperoleh suara 288.732 suara atau kedua terbesar.

Selanjutnya, pasangan Eli Amalia Priatna-Endang Abdullah yang digadang-gadang Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bintang Reformasi menduduki peringkat ketiga dengan raihan suara 153.965 suara atau 16,02 persen, peringkat keempat diduduki pasangan Karda Wiranata dan Deden Darmansyah yang diusung PDI Perjuangan yang mengantongi 122.062 suara atau 12,70 persen dan pasangan Endang Warsa – Agustia Mulyana dari jalur perseorangan hanya memperoleh suara 23.283 suara atau 02,42 persen.

Data yang diperoleh dari KPUD Karawang menyebutkan pemilihan bupati tersebut harusnya diikuti oleh 1.551.925 daftar pemilih tetap. Tapi, pada saat pelaksanaan pesta demokrasi itu, pemilih yang mendatangi bilik-bilik suara dan menyalurkan aspirasinya hanya mencapai 960.861 suara atau 63,69 persen. Sedangkan yang dinyatakan Golput mencapai 27.549 suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ihwal masih tingginya angka Golput tersebut, Riesza Affiat, anggota KPUD Karawang, mengatakan, angka partisipasi warga dalam pemilihan ini menurutnya justru masih tinggi jika dibandinghkan dengan angka partisipasi pemilukada di daerah lainnya di Jawa Barat. “Tapi memang meleset dari target kami yang diharapkan mencapai 70 persen,” kata Riesza.

NANANG SUTISNA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Sosialisasi peraturan pemerintah No 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian kinerja PNS.
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.


Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Dok. TEMPO
Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.


Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan dalam rangka peresmian RPTRA Intan di Cilandak, Jakarta, 24 Mei 2017. Taman anak yang diresmikan Djarot itu memiliki luas tanah 1.200 meter persegi.  TEMPO/Rizki Putra
Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.


KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

Prof. Sofyan Effendi, Komite Aparatur Sipil Negara (ASN) saat dilantik di Istana Negara, 27 November 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.


Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Dok. TEMPO
Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.


Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Ribuan PNS DKI Jakarta mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"


Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ribuan PNS DKI Jakarta mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.


Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjadi narasumber Kelas Inspirasi di Magetan, Jawa Timur. TEMPO/Nofika Dian Nugroho
Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.


Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Sebuah mobil terlihat di kediaman Sekjen MA Nurhadi seusai digeledah KPK di Jl Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta, 21 April 2016. Rumah ini digeledah seusai  Panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, tertangkap dalam OTT KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.


Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Dok. TEMPO
Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.