Pemerintah Terlalu Cepat Simpulkan Sikap GAM

TEMPO Interaktif, Jakarta:Penilaian situasi terakhir proses perjanjian penghentian permusuhan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia perlu melibatkan semua pihak. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi lanjutan sebelum memberikan rekomendasi. Saya masih kurang paham, pemerintah cepat sekali menarik kesimpulan bahwa GAM telah keluar dari konsep dasar perjanjian penghentian permusuhan, kata Farhan Hamid, ketua Fraksi Reformasi, kepada Tempo News Room melalui telepon, Jakarta Selasa (11/2). Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia lewat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono menilai bahwa GAM telah keluar dari konsep dasar perjanjian penghentian permusuhan dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 9 Desember 2002 di Jenewa. Disela-sela rapat tertutup Polkam di Wisma Banda Aceh, Selasa (11/2), Yudhoyono mengatakan hal tersebut sambil menyoroti serangkaian pelanggaran terhadap beberapa butir kesepakatan. Hal tersebut diyakini pemerintah karena pimpinan GAM melihat perjanjian damai saat ini sebagai langkah menuju kemerdekaan. Dalam pertemuan ini, hadir Panglima TNI Endriartono Sutarto, Kapolri Da'i Bachtiar, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Djali Yusuf, Kapolda Aceh Bahrumsyah dan Ketua Komite Keamanan Bersama mewakili pemerintah Indonesia Safzen Nurdin. Mengenai sikap GAM ini, Farhan yang berasal dari Aceh ini menilai tindakan GAM terkait dengan janji-janji kemerdekaan yang selama ini mereka lakukan untuk memperoleh dana dari masyarakat Aceh. Oleh karena itu ia menilai pemerintah daerah Aceh dapat melakukan langkah yang lebih proaktif untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Berbagai inisiatif dilakukan GAM karena lemahnya kemampuan komuniksi pemda dengan rakyatnya. Sehingga, celah ini diisi oleh GAM, kata Farhan. Lebih lanjut Farhan menilai lemahnya kepercayaan masyarakat Aceh ini karena tidak jelasnya keberpihakan Pemda Nanggroe Aceh Darussalam terhadap masyarakatnya sendiri. Salah satu bentuknya, kata dia, adalah penyaluran bantuan yang tidak jelas. Banyak komitmen bantuan hanya diatas kertas saja, kata dia. Namun demikian, ia mengatakan dirinya tetap merasa optimis dengan kemajuan perjanjian yang berhasil dicapai sejauh ini oleh kedua belah pihak. Ini kemajuan yang sulit dibayangkan sebelumnya, kata dia. (Budi RizaTempo News Room)