PDIP Upayakan Pertemuan Meneg BUMN dengan DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengumpulan tanda tangan anggota DPR untuk mengajukan hak angket sehubungan dengan divestasi PT Indosat, segera mengundang reaksi dari kubu PDIP. Sekretaris FPDI-P DPR Tjahjo Kumolo mengatakan fraksinya berencana mengupayakan rapat kerja gabungan antara Meneg BUMN dengan komisi-komisi terkait di DPR terlebih dahulu sebelum hak angket tersebut dilakukan. "Kami tidak alergi terhadap penggunaan hak interpelasi, karena itu merupakan hak setiap anggota dewan. Namun sebelum hak itu dilakukan sebaiknya dilakukan rapat kerja komisi gabungan, yakni komisi-komisi yang terkait dengan kasus itu dengan Meneg BUMN," ujar Tjahjo usai menghadiri pengukuhan panitia pemenangan pemilu DPC PDIP di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/1). Tjahjo berharap, dalam rapat gabungan komisi tersebut segala permasalahan dan dugaan yang berkaitan dengan divestasi bermasalah itu akan terjawab. Rapat gabungan itu antara lain diikuti Komisi IV, Komisi V, dan Komisi IX dan diharapkan pada persidangan bulan Januari ini bisa dilakukan. "Di forum itulah nanti segala tetek-bengek yang belum jelas dan berbagai dugaan-dugaan KKN dalam divestasi Indosat dapat ditanyakan. Jika setelah itu merasa belum puas, ya silakan saja gunakan hak tersebut," kata dia. Sementara itu menanggapi pernyataan Amien Rais yang meminta agar berbagai kenaikan harga yang dilakukan pemerintah dianulir kembali, Tjahjo Kumolo mengaku sangat kecewa. Pasalnya, Amien Rais termasuk orang yang yang sejak semula mengetahui dan menyetujui kenaikan harga-harga itu. Anggota DPR yang dikenal dekat dengan Taufik Kiemas ini mengatakan bahwa kemungkinan pengurangan angka kenaikan tarif dan harga BBM, telepon dan listrik bisa saja dilakukan. Namun semua itu perlu dibicarakan lagi antara pemerintah dengan DPR."Pemerintah tidak diperbolehkan bertindak sepihak dengan mengambil keputusan sendiri hanya karena ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak," katanya.(Imron Rosyid-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.