Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mengatakan keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 14 tahun 2010 sengaja dikeluarkan mendekati evaluasi kabinet pemerintahan SBY-Boediono. "Kami duga ini supaya Menakertrans dapat menarik simpati publik pas dengan waktu evaluasi," kata Rusdi Basalamah, wakil ketua APJATI kepada wartawan, Kamis (21/10).
Asosiasi pun menyayangkan keterlambatan dikeluarkan peraturan tersebut oleh Kementerian Tenaga Kerja. Padahal ketidakjelasan regulasi penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sehubungan dengan dualisme kepentingan antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI) dan Kementerian telah berlangsung sejak 2 tahun silam.
Rusdi juga mengungkapkan, asosiasi belum pernah diajak bertemu untuk membicarakan isi dari peraturan tersebut. "Tidak pernah sama sekali," katanya.
Asosiasi hanya menerima selembar surat pemberitahuan dari Kementrian yang menyatakan bahwa per tanggal 20 oktober peraturan menteri itu akan mula berlaku. Surat itu menyebutkan, segala hal yang menyangkut penempatan dan perlindungan TKI tidak lagi berada di bawah Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, melainkan ke BNPPTKI.
Meskipun tidak mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu, asosiasi tetap memberikan persetujuan atas peraturan itu. "Kalau kita menolak dan resisten, nanti TKI yang jadi korban karena ketidakjelasan peraturan," jelas Rusdi.
Selain terus mendesak revisi Undang Undang no 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri untuk segera dipercepat sebagai payung hukum, asosiasi juga menyatakan akan selalu mengawasi secara kritis pelaksanaan dan efektifitas peraturan tersebut.
RIRIN AGUSTIA
Iklan
