Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Yudisial Awasi Sidang Sengketa Perburuhan di Pasuruan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Pasuruan - Komisi Yudisial memantau peradilan di Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan. Anggota Komisi Yudisial, Adi Hari Susanto mengawasi proses peradilan, termasuk mengawasi hakim yang menangani perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Pasuruan, Jazuli.

"Cuma memantau, apakah hakim sudah bekerja profesional," katanya kepada wartawan, Selasa (19/10).

Hasil pemantaunnya ini, kata Adi, akan digunakan bahan untuk membahas laporan atas dugaan suap dalam perkara ini. Namun, ketua majelis yang menyidangkan perkara ini, Istianing Kadaris menunda persidangan. Sidang ditunda karena sejumlah saksi tak menghadiri undangan jaksa penuntut umum. Sidang dilanjutkan Selasa pekan depan.

Persidangan ini juga diwarnai aksi unjukrasa puluhan buruh. Dengan membentangkan spanduk dan poster, mereka menuding aparat penegak hukum menerima suap. Menurut pengunjukrasa, pemidanaan ketua FSPMI Pasuruan Jazuli merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis buruh.

Perkara ini bermula saat FSPMI mewakili 200 buruh PT Sri Rejeki Mebelindo (SRM) melaporkan direksi PT. SRM ke Kepolisian Resor Pasuruan pada April lalu. Menurut buruh, direksi PT SRM melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten dan tak membayar THR.

"Tapi direksi malah melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata Jazuli.

Namun laporan buruh ini tak segera diproses polisi.Sebaliknya, perkara pencemaran nama baik yang diajukan direksi PT SRM malah disidangkan. .

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Komisi Yudisial, penanganan perkara ini juga diawasi anggota DPR. "Saya kecewa, proses peradilan tak adil dan proporsional," kata Arif Minardi, anggota . Komisi Ketenagakerjaan dan Kesehatan, DPR RI.

 

 EKO WIDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tuntut Upah Layak, Pekerja Tol Tangerang-Merak Ancam Mogok  

6 Maret 2017

Tol Tangerang-Merak. TEMPO/Tri Handiyatno
Tuntut Upah Layak, Pekerja Tol Tangerang-Merak Ancam Mogok  

Mereka menilai upah tidak layak dan semakin jauh dari pekerja lainnya di bawah Grup Astra.


Sistem Upah Rendah di Indonesia Dikritik Aktivis Buruh Dunia

4 Februari 2016

Sejumlah anggota organisasi buruh dan aktivis menolak rencana pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 13 Oktober 2015. TEMPO/Rezki Alvionitasari.
Sistem Upah Rendah di Indonesia Dikritik Aktivis Buruh Dunia

Sekjen Serikat Buruh Sedunia (ITUC) Sharan Burrow menyatakan, pihaknya menolak sistem upah rendah yang terjadi di Indonesia


Karyawan PT Kertas Leces Tuntut Pesangon  

29 April 2014

Pabrik kertas Leces. TEMPO/David Priyasidharta
Karyawan PT Kertas Leces Tuntut Pesangon  

Arham mengatakan ada 984 karyawan yang statusnya tidak jelas sejak November 2011.


Ratusan Buruh Pabrik Gitar Yamaha Terancam Dipecat

20 Oktober 2013

Buruh mendirikan tenda di depan pintu yang di kunci oleh pihak kemanan menuju akses  pabrik PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, di Kawasan Industri PuloGadung, Jakarta, (18/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Ratusan Buruh Pabrik Gitar Yamaha Terancam Dipecat

Sepuluh dari sebelas pengurus Serikat Pekerja Yamaha Musik masuk daftar pemecatan.


Freeport dan Serikat Pekerja Capai Kesepakatan

17 Oktober 2013

ANTARA/Stringer/Spedy Paereng
Freeport dan Serikat Pekerja Capai Kesepakatan

Kedua belah pihak telah menyepakati mayoritas aspek-aspek substansial dalam perundingan pembaharuan PKB kali ini.


Guru SMK Jatim Dilatih Sistem Hubungan Industrial

28 Juni 2013

Maspion. TEMPO/Dwi Narwoko
Guru SMK Jatim Dilatih Sistem Hubungan Industrial

Sistem hubungan industrial penting dipahami agar lulusan SMK langsung siap bekerja di dunia usaha.


Apindo Gugat Uji Materi Peraturan Outsourcing

19 November 2012

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi saat konfrensi press setelah mengadakan diskusi dengan tema
Apindo Gugat Uji Materi Peraturan Outsourcing

Pemerintah lebih mendengar desakan buruh daripada pengusaha.


Mengapa Pengusaha Tak Mau Outsourcing Dihapus?

15 November 2012

TEMPO/Budi Purwanto
Mengapa Pengusaha Tak Mau Outsourcing Dihapus?

'Apa negara kita sudah kelebihan pekerjaan?'


Kadin Anggap Aturan tentang Outsourcing Salah Kaprah

14 November 2012

Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kadin Anggap Aturan tentang Outsourcing Salah Kaprah

Seharusnya bukan kegiatan outsourcing yang dilarang, tetapi praktek penerapannya yang harus dibenahi.


Karyawan Swalayan di Manado Tak Boleh Sakit  

10 Mei 2012

Toserba (swalayan) Makro. TEMPO/ Robin Ong
Karyawan Swalayan di Manado Tak Boleh Sakit  

Pelarangan ini juga termasuk penolakan surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh dokter rumah sakit yang dikirimkan oleh para karyawan.