Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komnas HAM Johnny Nelson Simanjuntak mengatakan, perlu ada perubahan sikap TNI dan Polri dalam menghadapi kasus-kasus yang dianggap sebagai separatisme seperti Republik Maluku Selatan (RMS).
"Kita menentang separatisme dan mengedepankan NKRI, namun bukan berarti pembenaran atas aksi TNI/Polri dalam menangani separatisme," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Dampak Gerakan RMS di Belanda" di Kantor Balitbang HAM KemenkumHAM, Jakarta, Kamis (14/10).
Menurut catatan Komnas HAM, kata dia, ada sekitar 65 aktivis RMS yang dipenjara di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sebagian dari mereka mengalami penyiksaan oleh aparat. Saat ini, aparat hendaknya merubah paradigma dalam menangani kelompok-kelompok semacam ini dengan pendekatan yang lebih humanis.
Pendapat ini juga disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Prof. Hafid Abbas. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan bukan melalui nation security, melainkan human security. "Paradigma baru, yaitu menyatu dengan masyarakat (community base), menyatu dengan nilai-nilai di sana," kata dia.
Tak kalah penting, tambah Hafid, harus ada proses penyadaran dengan memberikan pemahaman utuh bahwa negara kesatuan adalah final.
MUNAWWAROH
Iklan
