Iklan
TEMPO Interaktif, Bandung - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kondisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sudah lebih baik. "Mudah-mudahan makin baik di masa datang," katanya usai menghadiri pengukuhan Praja, istilah untuk siswa di sana, yang baru masuk kampus itu sekaligus menghadiri wisuda merek yang lulus, di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa (12/10).
Gamawan mengatakan, kondisi sekolah kedinasan yang dikelola kementriannya itu beberapa waktu terakhir ini relatif tidak ada kasus yang mencuat ke permukaan. Kampus ini sempat jadi sorotan setelah terungkapnya beberapa kasus kematian siswanya akibat tindakan kekerasan seniornya.
Dia berharap kondisi itu bisa terus dipertahankan. "Mudah-mudahan tidak ada masalah-masalah lagi di IPDN di masa datang," kata Gamawan.
Menurut dia, setiap tahun kampus itu menerima 1.500 siswa untuk dididik menjadi birokrat. Jumlah itu, lanjutnya, hanya setara 3 orang untuk masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Jumlah calon birokrat itu, kata Gamawan, masih sedikit. Kendati dari segi proporsi PNS di Indonesia relatif mendekati ideal, yakni 2 persen rasio antara PNS dengan jumlah warga negara. "Di negara tertentu seperti Malaysia, rasionya 3 persen, Singapura 2,4 persen, masih ideal," katanya.
Di kampus itu, Gamawan menghadiri prosesi wisuda lulusan sekolah kedinasan itu. Ada 127 orang yang lulus program Sarjana dan Pascasarajana kampus itu.
Gamawan menambahkan, kunjungannya itu untuk menghadiri pengukuhan calon Praja yang dinyatakan lulus menjadi siswa baru sekolah kedinasan itu. Total ada 1.500 calon Praja utusan dari seluruh daerah di Indonesia yang mendapat status Muda Praja (siswa tingkat pertama), kendati 2 di antaranya harus mengulang lagi pendidikan dasar di kampus itu tahun depan.
Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi mengatakan, pendidikan kampus itu memakai sistem gugur. Mereka yang nilai kumulatifnya di bawah 2,00 akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.
Efektif sejak tahun 2008 lalu, memasuki penjurusan di Semester II, para Praja baru itu akan disebar ke 4 kampus daerah IPDN, yakni di Makasar, Bukit Tinggi, Pekanbaru, dan Manado. Masing-masing kampus daerah itu mewakili masing-masing program studi. "Setelah itu, mereka kumpul lagi di kampus pusat," kata Nyoman.
Saat pengukuhan Praja baru itu, Nyoman memaparkan soal sejumlah pembenahan yang sudah dikerjakan kampus itu. Pembenahan itu sengaja dilakukan pemerintah setelah mencuat beberapa kasus kekerasan di kampus itu.
Nyoman memaparkan, selain membenahi kurikulum dan kompetensi dosen, pihaknya juga membenahi standar kompetensi pelatihan, pengajar dan pengasuhan. Pengelola kampus itu juga mengundang tentara masuk kampus. "Kita membutuhkan, kita minta mereka untuk membantu," katanya.
Setiap bulan mereka "meminjam" 40 orang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Bintara Tinggi untuk menjadi pendamping pengasuh. Mereka tinggal sebulan di kampus itu untuk membantu sejumlah kegiatan praja, mulai dari olahraga serta kegiatan yang bertujuan mendisiplinkan praja.
Nyoman mengatakan, para anggota TNI itu juga diminta membantu tenaga keamanan untuk ikut mengawasi kampus itu. "Mereka membantu tenaga keamanan untuk menciptakan situasi yang aman dan terkendali," katanya.
Menurutnya, pelibatan tentara di kampus itu baru berjalan 3 bulanan. Program itu sendiri diputuskan Mendagri kala dijabat Mardiyanto. "(Alasannya) dulu, karena tenaga pengasuhan memang kurang," kata Nyoman.
Para tentara itu mendapat honor sebagai tenaga Outsourcing oleh IPDN. Selain gaji tetapnya sebagai tentara, papar Nyoman, IPDN membayari sebulannya masing-masing Rp 1,2 juta plus uang SBU (Standar Biaya Umum) Rp 600 ribu.
Puluhan tentara itu membantu kerja 140 pengasuh dan 330 petugas keamanan kampus itu untuk mengawasi 3.392 orang praja dari semua tingkatan kampus itu.
Ahmad Fikri
Iklan
