Rizal Mallarangeng: Penonaktifan Pengurus Golkar Hal yang Wajar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat politik Rizal Mallarangeng menilai penonaktifan 19 pengurus Partai Golkar bukan sebagai hal yang kontroversial. Menurutnya apa yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar merupakan sesuatu yang wajar dalam proses konsolidasi partai. Menurut Rizal kepada Tempo News Room melalui telepon Sabtu (9/2), apa yang terjadi di Partai Golkar merupakan fragmentasi masyarakat politik Indonesia yang sedang mengalami perpecahan. Ia mencontohkan perpecahan-perpecahan yang sempat terjadi di Partai Amanat Nasional (PAN) dengan keluarnya Faisal Basri dan di Partai {Persatuan Pembangunan (PPP) dengan terbentuknya PPP Reformasi di bawah pimpinan KH Zainuddin MZ. Partai besar yang tidak terlihat mengalami perpecahan hanya PDI Perjuangan. Hal ini menurutnya disebabkan karena Megawati yang menjadi daya pemersatu yang kuat. Sembilan belas fungsionaris partai yang dinonaktifkan ini juga dinilai Rizal tidak terlalu mempunyai pengaruh yang besar dalam menggalang massa sehingga massa Golkar secara keseluruhan menurutnya tidak akan berkurang akibat penonaktifan ini. Alasan penonaktifan bagi orang-orang yang menjabat jabatan politik seperti menjabat sebagai Gubernur menurutnya merupakan suatu keputusan yang wajar diambil mengingat menurut peraturan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Ia menilai hal ini justru dapat menyatukan Golkar dengan lebih koheren dalam menentukan garis partai dan membuat organisasi Golkar menjadi lebih efektif. Soal tindakan itu akan berdampak pada makin kuatnya posisi Akbar Tanjung dalam partai merupakan persoalan lain. Publik, kata Rizal, tidak terlalu peduli dengan DPP partai golkar. Hingga sejauh ini tidak ada reaksi yang signifikan yang ditunjukkan publik berkaitan dengan hal ini. Publik lebih berkonsentrasi mengatasi masalah banjir terlebih dahulu. (Martua Manullang)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.