Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejarahwan sekaligus peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk rekonsiliasi peristiwa tahun 1965 yang diawali oleh Gerakan 30 September.
Soal ini disampaikan Asvi saat acara peluncuran dan diskusi buku bertajuk Kuasa Stigma dan Represi Ingatan karya Tri Guntur Narwaya di kantor Komnas Ham, Jakarta, Senin (11/10).
Menurut Asvi, solusi pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera menyelesaikan penyelidikan terkait tragedi 1965. "Komnas Ham sedang kerjakan penyelidikan Adhoc terkait peristiwa tahun 65. Ini hrs diteruskan dan didukung," ujarnya.
Solusi berikutnya, lanjut Asvi, adalah dengan segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "KKR itu kan catatan sejarah apa yang sebetulnya terjadi saat itu. KKR ini perlu didorong kembali, diwujudkan segera sebelum orang-orang yang menjadi saksi makin menghilang," kata dia. KKR sebenarnya sudah selesai dibuat kembali undang-undangnya dan sekarang di tangan sekretariat negara.
Solusi terakhir, papar Asvi, adalah dengan penerbitan buku terkait peristiwa tahun 1965 sebagai upaya penyembuhan bagi korban. Dia menganggap penerbitan buku itu sebagai upaya pelurusan sejarah yang pada hakikatnya bisa diperdebatkan secara akademis namun secara sosial politik ini merupakan sesuatu hal yang ditunggu para korban untuk mendapatkan kelanjutan informasi mengenai kejadian tersebut.
Menurut Asvi, hanya dengan cara-cara seperti itulah stigma terkait peristiwa 1965 bisa dikurangi. "Kenapa sitgma berlangsung begitu lama, karena media semuanya melakukan itu untuk tujuan yang sama. Selain itu rekayasa juga dilakukan bertahap, berkala dan periodik. Itu yang menyebabkan stigma bertahan sedemikian lama dan rekayasa berjalan dengan efektif," tutur dia.
Asvi mengatakan, peristiwa tahun 1965 itu menimbulkan lima peristiwa terkait. Pertama adalah peristiwa Gerakan 30 September. Setelah itu terjadilah pembunuhan masal. Lalu terjadi pula kepada beberapa pelajar di luar negeri yang paspornya dicabut kemudian menjadi eksil karena kehilangan kewarganegaraan. Keempat adalah terjadinya pembuangan banyak orang ke Pulau Buru. Terakhir, epresi terhadap korban dan keluarga yang terjadi selama bertahun-tahun.
Terkait dengan upaya rekonsiliasi peristiwa tahun 1965, menurut Asvi, saat ini sudah terlihat meski masih dominan di kalangan elit. Lalu ada pula di forum-forum seperti Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Namun itu belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. "Tapi yang jadi masalah yang di kalangan bawah. Lalu ada pula di kalangan masyarakat Islam dan organisasinya. Karena dikatakan PKI anti agama dianggap kafir dan musuh Islam. Ini yang harus dicoba dihilangkan," kata Asvi.
MUTIA RESTY
Iklan
![Logo CIA. [www.the-parallax.com]](https://statik.tempo.co/data/2018/03/02/id_688215/688215_720.jpg)
