Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Karyawan Mogok Tuntut Uang Makan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Karawang - Ratusan karyawan PT. Sung Won Indonesia mogok kerja. Mereka mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang untuk mengadukan nasib mereka. "Kami sudah capek diperlakukan seperti sapi perahan," kata Nani, seorang karyawan perusahaan itu di gedung dewan, Selasa (5/10).

Menurut Nani, perusahaan selama ini hanya memberikan karyawannya uang makan sebesar Rp 1.125 per hari. Karyawan juga resah karena tersiar kabar akan ada pemutusan hubungan kerja.

Nani mengatakan uang makan yang diterima karyawan jumlahnya jauh berbeda dengan yang diterima oleh karyawan perusahaan lain di daerah Karawang yang menikmati uang makan Rp 5.000 hingga Rp 10 ribu. Dengan uang makan Rp.1.125 per hari, kami mau makan dengan apa," teriak Yanti, pekerja lainnya menimpali.

Para buruh itu akhirnya ditemui oleh Ketua Komisi D, Nanda S. Dia juga kemudian menghadirkan Gunadi,  Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dan Sudik, Manajer Personalia dan HRD PT.Sung Won, untuk duduk bersama membahas pengaduan para karyawan.

Pertemuan tersebut akhirnya mencapai tiga poin kesepakatan yaitu, manajemen perusahaan tidak akan melakukan PHK kepada buruh yang mogok, manajemen akan melakukan langkah-langkah demi memnuhi tuntutan karyawan, dan akan ada pertemuan lanjutan pada Jumat (8/10).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Dadang Ridwan dari Angkatan Muda Indonesia Bersatu yang mendampingi para buruh, pertemuan mendatang akan dilakukan bersama antara perwakilan buruh, dewan, dinas tenaga kerja, dan pimpinan perusahaan tersebut.

"Tim ini yang nanti akan melakukan investigasi lapangan dan menentukan kebijakan yang akan diambil," kata Dadang. Meski belum ada kepastian keputusan yang mengikat, para karyawan mengaku cukup puas. "Minimal ada harapan untuk perubahan nasib kami di masa datang," ujar Nani.

NANANG SUTISNA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tuntut Upah Layak, Pekerja Tol Tangerang-Merak Ancam Mogok  

6 Maret 2017

Tol Tangerang-Merak. TEMPO/Tri Handiyatno
Tuntut Upah Layak, Pekerja Tol Tangerang-Merak Ancam Mogok  

Mereka menilai upah tidak layak dan semakin jauh dari pekerja lainnya di bawah Grup Astra.


Sistem Upah Rendah di Indonesia Dikritik Aktivis Buruh Dunia

4 Februari 2016

Sejumlah anggota organisasi buruh dan aktivis menolak rencana pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 13 Oktober 2015. TEMPO/Rezki Alvionitasari.
Sistem Upah Rendah di Indonesia Dikritik Aktivis Buruh Dunia

Sekjen Serikat Buruh Sedunia (ITUC) Sharan Burrow menyatakan, pihaknya menolak sistem upah rendah yang terjadi di Indonesia


Karyawan PT Kertas Leces Tuntut Pesangon  

29 April 2014

Pabrik kertas Leces. TEMPO/David Priyasidharta
Karyawan PT Kertas Leces Tuntut Pesangon  

Arham mengatakan ada 984 karyawan yang statusnya tidak jelas sejak November 2011.


Ratusan Buruh Pabrik Gitar Yamaha Terancam Dipecat

20 Oktober 2013

Buruh mendirikan tenda di depan pintu yang di kunci oleh pihak kemanan menuju akses  pabrik PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, di Kawasan Industri PuloGadung, Jakarta, (18/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Ratusan Buruh Pabrik Gitar Yamaha Terancam Dipecat

Sepuluh dari sebelas pengurus Serikat Pekerja Yamaha Musik masuk daftar pemecatan.


Freeport dan Serikat Pekerja Capai Kesepakatan

17 Oktober 2013

ANTARA/Stringer/Spedy Paereng
Freeport dan Serikat Pekerja Capai Kesepakatan

Kedua belah pihak telah menyepakati mayoritas aspek-aspek substansial dalam perundingan pembaharuan PKB kali ini.


Guru SMK Jatim Dilatih Sistem Hubungan Industrial

28 Juni 2013

Maspion. TEMPO/Dwi Narwoko
Guru SMK Jatim Dilatih Sistem Hubungan Industrial

Sistem hubungan industrial penting dipahami agar lulusan SMK langsung siap bekerja di dunia usaha.


Apindo Gugat Uji Materi Peraturan Outsourcing

19 November 2012

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi saat konfrensi press setelah mengadakan diskusi dengan tema
Apindo Gugat Uji Materi Peraturan Outsourcing

Pemerintah lebih mendengar desakan buruh daripada pengusaha.


Mengapa Pengusaha Tak Mau Outsourcing Dihapus?

15 November 2012

TEMPO/Budi Purwanto
Mengapa Pengusaha Tak Mau Outsourcing Dihapus?

'Apa negara kita sudah kelebihan pekerjaan?'


Kadin Anggap Aturan tentang Outsourcing Salah Kaprah

14 November 2012

Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto. TEMPO/Aditia Noviansyah
Kadin Anggap Aturan tentang Outsourcing Salah Kaprah

Seharusnya bukan kegiatan outsourcing yang dilarang, tetapi praktek penerapannya yang harus dibenahi.


Karyawan Swalayan di Manado Tak Boleh Sakit  

10 Mei 2012

Toserba (swalayan) Makro. TEMPO/ Robin Ong
Karyawan Swalayan di Manado Tak Boleh Sakit  

Pelarangan ini juga termasuk penolakan surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh dokter rumah sakit yang dikirimkan oleh para karyawan.