TEMPO Interaktif, Jakarta: Politisi dari fraksi Demokrat yang duduk di Komisi Hukum DPR, Saan Mustofa, menilai perlu adanya audit terhadap anggaran yang digunakan detasemen khusus 88 antiteror sebelum dilakukan penaikan anggaran. "Sebelum dinaikan, audit dulu," ujarnya di Jakarta Selasa (28/9).
Menurut Saan, ada dua hal yang bisa menjadi ukuran untuk menaikan anggaran densus 88. Prestasi dan kebutuhan. "Selama kebutuhan memang belum tercukupi, bisa dipertimbangkan untuk dinaikan, namun prestasi juga jadi acuan," ujarnya.
Audit yang dimaksud Saan adalah audit soal asal dana yang diperoleh Deensus selama ini dan untuk apa saja penggunaannya. "Pertanggungjawaban itu perlu demi akuntabilitas," ujarnya.
Sebelumnya, seorang politisi Partai Golkar menilai tugas pemberantasan terorisme yang dilakukan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri tidak diimbangi dengan dana yang memadai. Karena itu Golkar melalui Badan anggaran akan memperjuangkan penambahan dana bagi pasukan anti-teror itu. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie Senin kemarin mengatakan densus 88 sedikitnya butuh Rp 60 miliar untuk menjalankan operasi dengan optimal.
Saan mengatakan detasemen khusus antiteror itu bukan badan sendiri. Anggarannya masih melekat dengan anggaran kepolisian. Konsentrasi kepolisian, kata dia, juga harus menangani kejahatan lain selain terorisme. "Jadi kenaikan itu masih akan dipertimbangkan," ujarnya.
SANDY INDRA PRATAMA