Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanah Retak di Garut Meluas, 240 Warga Diungsikan

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Garut - Pergerakan tanah di Kampung Cimareme Tengah, Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, semakin meluas. Retakan tanah pertama kali terjadi pada 13 Sepetember lalu.

“Tiap hujan pasti ada retakan tanah baru,” ujar Kepala Desa Tegalgede, Yuhana, di lokasi kejadian, Senin (27/9).

Menurut dia, saat ini retakan tanah yang berada di sekitar ruas Jalan Tegalgede-Condong memanjang sekitar 30 meter dengan kedalaman tanah sekitar 40-50 sentimeter. Pada saat pertama kejadian, panjang retakan hanya 15 meter dengan kedalaman sekitar 30 sentimeter.

Akibat kondisi ini jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan pun bertambah. Pada pertama kejadian, jumlah rumah yang rusak hanya sebanyak sembilan rumah. Namun saat ini jumlah rumah warga yang rusak mencapai 60 unit rusak berat dan 180 rumah rusak ringan.

“Ratusan rumah lainnya yang dihuni 239 kepala keluarga yang terdiri dari 645 jiwa terancam retakan,” ujarnya.

Yuhana menambahkan, saat ini sebanyak 72 kepala keluarga yang terdiri dari 240 jiwa telah dievakuasi ke tenda pengungsian. Namun, jumlah tenda pengungsian yang tersedia sebanyak delapan buah, tidak dapat menampung warga.

Tenda 1 dihuni oleh dua kepala keluarga (KK) dengan jumlah 11 orang, tenda dua dihuni oleh 10 KK dengan 34 orang, tenda 3 dihuni oleh 6 KK dengan 16 orang, tenda 4 dihuni tiga KK dengan 12 orang, tenda 5 dihuni 8 KK dengan 28 orang, tenda 6 dihuni oleh 35 KK dengan 136 orang, tenda 7 dihuni oleh 7 KK dengan 28 orang dan tenda 8 dihuni oleh 3 KK dengan jumlah 11 orang. “Warga terpaksa berdesak-desakan,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibatnya, sebagian warga terpaksa memilih untuk bertahan di rumahnya meski selalu dihantui rasa cemas. Jumlah pengungsi ini diprediksi masih akan terus bertambah karena retakan tanah terus bertambah setelah diguyur hujan. Karena itu, saat ini diperlukan sedikitnya sekitar 30 tenda tambahan untuk menampung warga yang mengungsi.

Camat Pakenjeng Jajat Djarajat menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Garut karena sampai saat ini belum ada satu pun tim teknis yang turun ke lapangan untuk meninjau lokasi bencana. Karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk meneliti lokasi tanah retak.

Berdasarkan hasil kajian, tim menyatakan bahwa retakan tanah tersebut tidak akan membahayakan keselamatan, namun hanya akan menimbulkan kerugian material saja. Selain itu, tim dari vulkanologi juga merekomendasikan agar lahan warga yang mengandung air, seperti kolam dan persawahan di atas pemukiman warga untuk dibersihkan. Hal itu untuk mencegah timbulnya retakan tanah yang semakin meluas. “Berdasarkan kajian, retakan ini tidak berpotensi longsor. Tapi sebagai antisipasi, warga tetap kami ungsikan” ujarnya.

Sekedar untuk diketahui, pemukiman di Kampung Cimareme Tengah ini merupakan lokasi relokasi korban tanah retak pada tahun 2004 lalu dari Kampung Cikajar. Saat itu, retakan tanah di Cikajar dinyatakan tidak layak huni dan sebanyak 342 kepala keluarga harus direlokasi ke tempat yang dianggap aman, yakni Kampung Cimareme Tengah.

Namun, di tempat relokasi ini juga, retakan tanah kembali terjadi. Peristiwa ini membuat warga trauma. “Makanya warga mengungsi karena dihantui rasa cemas,” ujar Kepala Desa Tegalgede Yuhana.

SIGIT ZULMUNIR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya

34 hari lalu

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
BPHTB Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan , Begini Cara Mengurusnya

Berikut langkah untuk mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.


Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

49 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara 'door to door' menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu. ANTARA/Ahmad Rifandi
Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.


Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

22 Februari 2024

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Apa Tugas Menteri ATR/BPN?

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.


Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

19 Januari 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Direktur Utama BPJS Ghufron Mukti, Dirjen Kesehatan Masyarakat Maria Endang dalam konferensi pers usai acara penyampaian hasil systemic review dengan tajuk 'Tata Laksana Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)' di Gedung Ombudsman RI, pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Konflik Pertanahan Mendominasi Pengaduan di Ombudsman, Ada Soal PSN

Pada tahap resolusi dan monitoring, Ombudsman menerima dan menangani laporan masyarakat, di mana yang paling banyak merupakan sektor pertanahan.


Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di sela penyerahan sertifikat BPN di Yogyakarta Kamis sore (7/12). Tempo/Pribadi Wicaksono
Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Berdampak ke Ekonomi, Menteri ATR/BPN Komitmen Percepat Program Tanah Sertifikat Lengkap sampai 2024

5 Agustus 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Nanny dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana (kanan), seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu tujuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara pada tahun 2023, selain Kementerian ATR/BPN bersama KPK berkomitmen melalui transparasi tata ruang sebagai bagian pencegahan korupsi perizinan. TEMPO/Imam Sukamto
Berdampak ke Ekonomi, Menteri ATR/BPN Komitmen Percepat Program Tanah Sertifikat Lengkap sampai 2024

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan dampak dari adanya program tanah sertifikat lengkap yakni terdapat pertambahan ekonomi.


Maladministrasi dalam Layanan Pertanahan di IKN, Ombudsman Ultimatum 30 Hari untuk Perbaikan

27 Juli 2023

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Maladministrasi dalam Layanan Pertanahan di IKN, Ombudsman Ultimatum 30 Hari untuk Perbaikan

Ombudsman RI mengungkapkan adanya maladministrasi dalam layanan pertanahan di IKN Nusantara. Pemerintah diberi waktu 30 hari untuk perbaikan.


Hasil Investigasi Ombudsman: Terbukti Ada Maladministrasi Penghentian Layanan Pertanahan di IKN

27 Juli 2023

Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Hasil Investigasi Ombudsman: Terbukti Ada Maladministrasi Penghentian Layanan Pertanahan di IKN

Ombudsman RI mengungkapkan hasil investigasi soal layanan pertanahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfud Md

28 Mei 2023

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfud Md

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Tim Reformasi Hukum tidak berpretensi untuk menyelesaikan kasus konkret saat ini.


Bidik Gianyar Jadi Kabupaten Lengkap pada Akhir 2023, Ini Rencana Kepala BPN

26 Mei 2023

Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Bidik Gianyar Jadi Kabupaten Lengkap pada Akhir 2023, Ini Rencana Kepala BPN

BPN menargetkan Kabupaten Gianyar, Bali, segera menjadi kabupaten lengkap pada akhir tahun 2023.