Gugat Keabsahan Jaksa Agung, Yusril Menang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hendarman Supandji. TEMPO/Imam Sukamto

    Hendarman Supandji. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Yusril Ihza Mahendra atas Uji Materiil UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan putusan ini, Hendarman Supandji dinyatakan "berhenti" sebagai Jaksa Agung saat putusan diketok Mahkamah Konstitusi.

    " Sejak diucapkannya putusan ini, Jaksa Agung (Hendarman) harus berhenti. (Dia) sampai (pukul) 14.35 legal, setelah itu tidak boleh," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seusai pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, Rabu 22 September 2010.

    Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai Undang-undang Kejaksaan memang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Beleid itu membuka empat cara untuk menentukan kapan Jaksa Agung mulai menjabat dan berhenti.

    Pertama, sesuai masa jabatan Kabinet dan atau Presiden yang mengangkatnya. Kedua, berdasar rentang waktu yang tetap atau fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet. Ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun. Lantas, bisa juga berdasar diskresi Presiden atau pejabat yang mengangkatnya.

    Menurut Mahkamah, seharusnya pemerintah dan parlemen sebagai pembentuk Undang-undang segera merevisi beleid itu. "Namun karena legislative review memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu langkah tersebut Mahkamah memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional," tutur Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam sidang pembacaan putusan.

    Penafsiran itu ialah Jaksa Agung harus berhenti bertugas ketika masa jabatan pengangkatnya berakhir pula. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Yusril, dan menetapkan pasal 22 ayat (1) huruf d bersyarat secara konstitusional, yakni harus ditafsirkan seperti yang ditetapkan Mahkamah.

    Uji materi beleid ini diajukan bekas Menteri Hakim dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Ia adalah tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diduga merugikan negara sekitar Rp 417 miliar.

    Atas penetapan tersangka itu, ia melawan dengan mengajukan uji materi Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Menurut Yusril, kedudukan Jaksa Agung Hendarman Supandji ilegal karena tak dilantik lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

    Seusai sidang Mahfud menambahkan, dalam merevisi Undang-undang Kejaksaan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kelak bisa memilih jalan lain terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. "Bisa dipilih yang lain dari empat (cara) yang tadi itu. Undang-undang itu membuat Jaksa Agung tidak jelas jenis kelaminnya, maka kami beri kelamin selama belum ada legislative review," ucapnya sembari bergurau.


    BUNGA MANGGIASIH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.