Jaksa Kaji Permintaan Penundaan Penahanan Bos Playboy

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia, Erwin Arnada. AP/Irwin Fedriansyah

    Pemimpin Redaksi Playboy Indonesia, Erwin Arnada. AP/Irwin Fedriansyah

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat ini tengah mengkaji surat permintaan penundaan penahanan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy yang dikirim oleh Dewan Pers. "Lagi dibahas oleh jaksa. Sedang dilihat berbagai pertimbangannya apakah ada dasar atau tidak," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan M. Yusuf saat dihubungi Tempo, Rabu (15/9).

    Mengenai hasil dari pertimbangan Kejari Jaksel tersebut, lanjut Yusuf, akan diberikan kepada Dewan Pers dan juga pihak pengacara. "Tergantung pertimbangan dari JPU, tapi sesuai dengan keputusan dan KUHAP akan tetap dilaksanakan," ujarnya.

    Yusuf mengungkapkan, eksekusi Erwin Arnada hanya tinggal menunggu waktu saja. "Menurut informasi yang kita peroleh tinggal tunggu saja kondisi psikisnya (Erwin)," ungkapnya.

    Dalam kedua panggilan penahanannya dirinya yang terakhir, Erwin tidak pernah menampakkan diri. Apabila tetap tidak memenuhi panggilan Erwin akan dipanggil paksa oleh pihak Kejaksaan.

    Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir mengatakan kejaksaan akan tetap melaksanakan eksekusi. "Kita sudah punya keputusan hukum tetap, apa lagi?" katanya.

    Dewan Pers pada tanggal 31 Agustus lalu mengirimkan surat kepada Presiden dan Kejaksaan Agung untuk memberikan penangguhan penahanan kepada Erwin Arnada karena sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

    Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 972 K/Pid/2008 tanggal 29 Juli 2009 telah memidana Erwin Arnada dengan pidana penjara dua tahun. Erwin dinilai terbukti melanggar pasal kesusilaan.

    RIRIN AGUSTIA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?