Wakil Ketua DPRD Pamekasan Taufikurrahman mengatakan permintaan itu merespon adanya laporan warga bahwa sejumlah nama guru ngaji yang menerima tunjangan di Kecamatan Tlanakan fiktif.
"Tidak dikenal warga sebagai guru ngaji, malah terima tunjangan. Sedang orang yang benar-benar guru ngaji malah tidak masuk penerima," katanya, Jumat (3/9).
Menurut Taufik, mestinya pemerintah daerah melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat dalam menentukan guru ngaji penerima tunjangan sebesar Rp 150 ribu pertahun agar lebih tepat sasaran.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pamekasan Khairil Basyar membantah jika ada nama guru ngaji fiktif. Dia mengatakan 6.175 guru ngaji yang masuk daftar penerima sudah sah karena proses penyaringannya melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Nahdlatul Ulama, dan sebagian diusulkan oleh partai politik.
"Tidak semua guru ngaji dapat sekarang, karena dilakukan bertahap. Jadi harap sabar," terangnya. Di Pamekasan, Lanjut Khairil, jumlah guru ngaji sebanyak 12.350 orang.
Namun yang mendapatkan bantuan tunjangan tahun ini separuhnya yaitu 6.175 orang. Total dana yang dianggarkan mencapai Rp 1,2 miliar, dimana masing-masing guru mendapatkan Rp 150 ribu pertahun.
Sesepuh Desa Parteker, Pamekasan, Ali Rahbini mengatakan, puluhan guru ngaji di desanya sudah dua tahun ini tidak menerima tunjangan kesejahteraan.
Sebaliknya, warga yang bukan guru ngaji malah menerima. "Beberapa nama yang menerima tunjangan tidak kami kenal, ini tidak adil," tegasnya.
MUSTHOFA BISRI
