Bupati Manggarai Barat Dilantik

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya, Senin (30/8), melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Agustinus Ch Dulla-Maximus Gasa.

"Hari ini Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat terpilih dilantik oleh Gubernur," kata Kepala Sub Bagian Humas Setda NTT, Ursula Dando, di Kupang.

Pasangan Agustinus Dula-Maximus Gasa yang diusung koalisi gabungan partai politik (parpol) menang dalam pilkada di Manggarai Barat yang digelar 3 Juni 2010 lalu.

Pasangan Agus Dula-Maximus Gasa meraih suara terbanyak 34.972 suara atau 31,15 persen, menyisihkan pasangan incumbent, Fidelis Pranda-Vincent Pata yang meraih suara 29.401 atau 26,18 persen. Pilkada Manggarai Barat diikuti delapan pasangan calon.

Selain Bupati Manggarai Barat, menurut dia, Gubernur juga akan melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Timur, Gidion Mbilijora dan Matius Kitu, Selasa (31/8). "Setelah dari Manggarai Barat, Gubernur akan melanjutkan perjalanan ke Sumba Timu untuk melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih di sana," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT, Ricard Djami, mengatakan dari lima pilkada serentak yang digelar 3 Juni lalu, Gubernur akan melantik empat bupati terpilih. Dua bupati terpilih lainnya, yakni Manggarai dan Ngada, yang rencananya akan digelar pada 14 September.

Bupati Ngada terpilih yang akan dilantik yakni Marianus Sae-Paulus Soliwoa, serta Bupati Manggarai, Chris Rotok-Deno Kamilus.

Sedangkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango dan Reku Deta, belum bisa dilaksanakan pada 30 Agustus, karena masih menunggu hasil konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa pilkada.

YOHANES SEO






Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.