Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian pertahanan membantah adanya syarat yang sifatnya mendikte dalam kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat. "Tidak ada syarat apapun," ujar Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin di Jakarta, Rabu (11/8).
Sebelumnya beredar kabar soal adanya perjanjian dibalik kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika. Disebutkan bahwa Amerika akan memberikan bantuan kepada Indonesia di bidang militer, asalkan ada beberapa perwira yang dianggap bermasalah dikeluarkan dari kesatuan kopassus. Atau dengan kata lain Indonesia disuruh benahi urusan hukum para tentara yang terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Terhadap kabar itu, Sjarfrie juga berani memastikan jika itu hanyalah isu belaka. "Kami tidak mau didikte Amerika," ujarnya.
Menurut Sjafrie, naskah kerjasama awal itu sebenarnya antardepartemen dari dua negara. Naskah itu kemudian diturunkan lagi hingga ke tingkat satuan militer. Termasuk diantaranya, dua pasukan elit dua negara.
Menurut Sjafrie, soal tentara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan urusan rumah tangga masing-masing negara. Sehingga tidak bisa dicampuri. Solusinya itu adalah penyelesaian secara hukum positif di negara Indonesia. "Hal itu sudah dianggap selesai dan jelas," ujarnya.
Lalu Sjafrie menjelaskan bentuk kerjasama antara militer Amerika dan militer Indonesia. Menurutnya kerjasama itu bersifat universal, soal sharing informasi, teknis militer , taktis militer. "latihan bersama itu paling bisa dilakukan," ujarnya.
selain itu, kata Sjafrie, ada pula program pertukaran perwira, siswa. hal itu dilakukan untuk menimba ilmu kemiliteran lebih baik dari sisi kedua negara. Dia berharap program ini tideak terfokus pada pertukaran perwira senior. Namun sebaliknya, kata dia, program justru harus menyentuh perwira junior. "Mereka pemimpin masa depan," ujarnya.
SANDY INDRA PRATAMA
Iklan
