TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arief mengusulkan agar Presiden membentuk Satuan Tugas (satgas) yang menangani distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Akan kita usulkan pada Presiden untuk mewajibkan ada Satgas KUR," katanya disela rapat 'Koordinasi Pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, di Gedung Binagraha, Selasa (03/08).
Satgas KUR, kata Andi, penting karena distribusi dana KUR belum menyentuh semua lapisan masyarakat bawah. Selain itu Bank-Bank penyalur KUR juga masih terkesan enggan menyalurkan kredit ke masyarakat kecil. "Harus ada petugas yang menjemput bola," ujarnya.
Andi juga meminta perbankan tak ragu memberikan dana KUR ke masyarakat, apalagi mencurigai mereka tak akan mengembalikan dana tersebut. "Masyarakat kita kalau (pinjamnya) dibawah Rp 5 juta tidak akan kabur, yang kabur itu yang besar kayak BLBI," katanya.
Selain itu, kata Andi, sosialiasi program KUR juga belum menyeluruh. anyak bupati yang hingga kini tak tahu ada program tersebut. "Banyak bupati dari Demokrat justru tidak tahu KUR," ujarya.
Deputi Bidang Pengembanan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Negara Koperasi dan UKM Choirul Djamhari menambahka, para bankir cenderung enggan memberikan dana kredit ke usaha tani dan ikan tangkap. "Bankir kalau menghadapi sektor pertanian, apalagi ikan tangkap, pagi-pagi sudah tiarap. Mereka cenderung menghindari," katanya.
Kendala lain yang menjadi penghambat penyebaran KUR, kata Choirul, karena pemberian KUR terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Inilah yang melahirkan kesenjangan sosial yang tinggi. "Menjadikan KUR tak bisa di akses di luar Jawa," katanya.
Realisasi KUR sendiri sejak 2008 hingga 26 Juli 2010, kata Choirul, mencapai Rp 22,5 triliun dengan 2,9 juta debitur. Dari target distribusi KUR Rp 13 triliun untuk 2010, saat ini baru terealisasi Rp 5,3 triliun. "Kerjaan besar bagi pendistribusian KUR," katanya.
Dwi Riyanto Agustiar