Polisi Sita 530 Sak Beras yang Diduga Jatah Rakyat Miskin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Sumenep - Kepolisian Sektor Kalianget dan Petugas Administrator Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengamankan 530 sak beras dari kapal layar motor Linggar Jati III dan Kapal Dharma Bahari Sumekar 2. Ratusan sak beras itu diduga jatah untuk warga miskin di wilayah kepulauan, namun dikemas ulang guna diperjualbelikan secara ilegal.

    "Dari kapal Linggar Jati kita sita 230 sak, dari kapal Sumekar kita temukan 300 sak beras diduga raskin," kata Kepala Kepolisian Sektor Kalianget Ajun Komisaris Suwardi, Selasa (20/7).

    Menurut Suwardi, penggagalan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan dua kapal tersebut mengangkut beras yang diduga beras untuk rakyat miskin. Saat kedua kapal sandar di Pelabuhan Kalianget, polisi langsung memeriksanya. Hasilnya, polisi menemukan sebanyak 530 sak beras. "Nakhoda dan ABK kita amankan guna menjalani pemeriksaan," ujarnya.

    Polisi belum dapat memastikan apakah beras tersebut jatah untuk warga miskin atau bukan. Sebab, kata Suwandi, jika dilihat dari kemasan bukan sak raskin, jenis beras pun berbeda-beda. "Informasi awal beras itu milik empat orang," terangnya.

    Sementara itu, menurut petugas penjagaan dan penyelamatan, Administrator Pelabuhan Kalianget, Welliyanto dalam manifes kapal tersebut tercatat mengangkut jagung, namun setelah diperiksa ternyata mengangkut beras. "Ini pelanggaran, pemilik kapal akan kita beri sanksi," ujarnya.

    Mengenai asal muasal beras tersebut, Welliyanto memastikan berasal dari Pulau Kangean karena kedua kapal tersebut berlayar dari Pulau Kangean menuju pelabuhan Kalianget Sumenep. "Kapal kita amankan, dokumen kita sita, nakhoda dan ABK diperiksa polisi," tuturnya.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.