Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Meskipun proses demiliterisasi Tentara Nasional Indonesia dan peletakan senjata Gerakan Aceh Merdeka akan dimulai pada 9 Pebruari mendatang, namun Komite Keamanan Bersama belum berhasil merumuskan mekanismenya. Hal itu terungkap dalam jumpa pers di sekretariat Komite Keamanan Bersama di Banda Aceh, Kamis (6/2). Ketua Komite Keamanan Bersama Jenderal Thanongsuk Tuvinun mengatakan, pihaknya memahami bahwa masalah itu sangat krusial dalam proses perdamaian di Aceh. Namun, kata dia, proses itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. "Masalah ini sangat sensitif dan bersifat teknis. Tapi saat ini kami sedang mendiskusikan hal itu," ujar Thanongsuk. Thanongsuk mengakui, hingga kini pihaknya masih mendiskusikan beberapa persoalan krusial dan sensitif. Sekedar contoh, kata dia, sebelumnya Komite Keamanan sudah menetapkan Kecamatan Indrapuri sebagai zona damai. Rencananya, sebelum proses relokasi dan peletakan senjata GAM dilakukan, akan ditentukan tujuh zona damai lainnya. Namun, hingga kini pihak Komite belum berhasil menetapkan ketujuh lokasi itu. Namun, dia menolak Komite Keamanan terlambat mengantisipasi permasalahan ini. "Proses ini sangat sensitif dan rapuh. Kita harus mulai tahap demi tahap. Sebab, kalau tergesa-gesa bisa jadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan," katanya. Menurut utusan senior Gerakan Aceh Merdeka di Komite ini, Sofyan Ibrahim Tiba, pihaknya meminta agar TNI yang masih berada di pos-pos tidak resmi agar ditarik ke markasnya seperti markas Komando Daerah Militer di tingkat provinsi, Komando Distrik Militer (kabupaten) atau Komando Rayon Militer (kecamatan). Usulan GAM, kata dia, proses peletakan senjata akan dilakukan seimbang dengan proses demiliterisasi. "Artinya, jika TNI menarik 25 persen pasukannya, GAM juga akan meletakkan 25 persen senjatanya," kata Sofyan. Menyangkut peletakan senjata GAM, kata dia, pihaknya sudah menyampaikan instruksi kepada militer GAM di lapangan agar mempersiapkan diri menghadapi proses peletakan senjata yang akan dilakukan dalam kurun waktu hingga lima bulan mendatang. Namun, dia menolak menyebutkan lokasi yang akan dijadikan tempat peletakan senjata GAM. "Hanya GAM dan Henry Dunant Centre yang boleh mengetahui lokasinya. Tidak untuk diketahui TNI atau pemerintah Indonesia," kata Sofyan. Menurut Sofyan, pihak GAM akan tetap menjaga senjatanya hingga proses perdamaian selesai. Pasalnya, jika senjata GAM digudangkan, dikhawatirkan akan dirampas oleh TNI. "GAM hanya bersedia untuk tidak menggunakan senjata, terserah GAM mau diletakkan di mana senjata itu," katanya. Sementara itu, utusan senior mewakili pemerintah Indonesia, Brigadir Jenderal (Mar) Safzen Nurdin menyebutkan, hingga kini masalah itu masih didiskusikan. Safzen menolak mengomentari usulan GAM. "Silakan Anda tanya Pak Sofyan (Ibrahim Tiba) saja," katanya. (Yuswardi A. Suud-Tempo News Room)
Iklan
