Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Makassar Luncurkan Situs Kritik Pembangunan  

image-gnews
Situs kritik. www.sulawesibudgetinfo.org
Situs kritik. www.sulawesibudgetinfo.org
Iklan

Tempo Interaktif, Makassar -  Pemerintah Kota Makassar meluncurkan situs berisi tentang pusat data dan informasi anggaran, pusat belanja anggaran, dan pusat advokasi anggaran. Informasi tersebut dapat diakses melalui www.sulawesibudgetinfo.org.

Dalam situs ini, masyarakat dapat melihat kebijakan anggaran di semua satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Menurut Direktur Eksekutif Swadaya Mitra Bangsa, Abdul Asis Paturungi, situs ini merupakan salah satu pola komunikasi dan interaksi warga dengan pelaku pembangunan.

“Sikap kritis warga dalam proses pelaksanaan pembangunan khususnya dalam kerangka perencanaan dan penganggaran, merupakan bagian terpenting dalam upaya membangun masyarakat sipil yang kuat,” ujar dia.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan saat ini Kota Makassar tengah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup memadai. Selain pusat distribusi, Kota Makassar juga menjadi pusat akumulasi barang, pendidikan, serta pusat informasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ini, diperlukan pemerintahan yang baik, adanya kepastian hukum dan tranparansi kebijakan. “Keterbukaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih serta salah satu faktor utama dalam menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia” ujar Ilham.

Kota Makassar dinilai tengah bergerak menuju kota yang bermartabat dan berstandar internasional. Kota Makassar dipilih sebagai pusat laboratorium percepatan penaggulangan kemiskinan untuk kawasan Indonesia Timur.

SUKMAWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Strategi KPPOD Kawal Perbaikan Kebijakan

28 Desember 2021

Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman.
Strategi KPPOD Kawal Perbaikan Kebijakan

KPPOD berfokus pada tata kelola ekonomi daerah. Upaya melakukan perbaikan pada hasil kebijakan pemerintah dijalankan dengan strategi formal dan informal.


KPPOD Ungkap Sejumlah Klausul di UU HKPD yang Berpotensi Ganggu Iklim Investasi

13 Desember 2021

Ilustrasi investasi bodong. Pixabay
KPPOD Ungkap Sejumlah Klausul di UU HKPD yang Berpotensi Ganggu Iklim Investasi

Beberapa klausul UU HKPD dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi


Kasus Bupati Probolinggo, KPPOD: karena Ada Celah di UU ASN

2 September 2021

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) bersama suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin serta mengamankan barang bukti Rp326.500.000 dan menahan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kasus Bupati Probolinggo, KPPOD: karena Ada Celah di UU ASN

Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan jual beli jabatan


Usul KPPOD, Omnibus Law Melarang Persyaratan Baru dalam Perizinan

15 Desember 2019

Aktivitas pelayanan administrasi satu atap di Graha Tiyasa Mall Pelayanan Publik (MPP), Plaza Lippo Keboen Raya, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 26 Agustus 2019. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Lippo Plaza Keboen Raya Bogor menempati area seluas 740 meter persegi, MPP memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 145 jenis layanan dan perizinan dari 14 instansi pemerintah, seperti Kementerian terkait, BUMN, BUMD, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkot Bogor. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Usul KPPOD, Omnibus Law Melarang Persyaratan Baru dalam Perizinan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memberi empat rekomendasi terkait Undang-Undang Omnibus Law


Tolak IMB Dihapus, KPPOD: 90 Persen Daerah Belum Punya RDTR

15 Desember 2019

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng (kedua kiri) menyampaikan Hasil Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah di Jakarta, 31 Januari 2017. Tempo/ Tongam sinambela
Tolak IMB Dihapus, KPPOD: 90 Persen Daerah Belum Punya RDTR

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengkritik rencana pemerintah yang ingin menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


Dana Otsus Papua Bisa Dilanjutkan, Asal...

11 September 2019

ANTARA/Widodo S. Jusuf
Dana Otsus Papua Bisa Dilanjutkan, Asal...

Pemerintah dinilai bisa melanjutkan pemberian dana otsus untuk Papua dan Papua Barat, asal ada pertanggungjawaban.


KPPOD Temukan 3 Permasalahan dalam Penerapan OSS

11 September 2019

Joko Widodo mempersiapkan mic dalam peresmian ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta, 26 Januari 2015. Sebanyak 22 kementerian dan lembaga telah menempatkan petugas penghubungnya untuk melayani berbagai jenis perizinan di PTSP. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
KPPOD Temukan 3 Permasalahan dalam Penerapan OSS

Peneliti KPPOD Boedi Rheza mengatakan, semenjak diresmikan sejak Juli 2018 lalu, pihaknya menemukan tiga permalasahan dalam mengimplementasikan OSS


Saham Freeport untuk Masyarakat Papua Disarankan Dikelola Khusus  

11 Maret 2017

Solidaritas Pekerja PT Freeport Indonesia melakukan aksi damai di depan Kementerian ESDM, Jalan Medan Selatan, 7 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Saham Freeport untuk Masyarakat Papua Disarankan Dikelola Khusus  

Pemerintah harus menyiapkan lembaga khusus yang nantinya akan memantau dan mengelola jatah suku-suku di Papua.


Kota Pontianak Juara Pertama Tata Kelola Ekonomi Daerah

31 Januari 2017

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng (kedua kiri) menyampaikan Hasil Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah di Jakarta, 31 Januari 2017. Tempo/ Tongam sinambela
Kota Pontianak Juara Pertama Tata Kelola Ekonomi Daerah

Kota Pontianak di peringkat teratas, sedangkan Kota Medan berada di peringkat terendah dari 32 ibu kota provinsi yang disurvei KPPOD.


Pemerintah Pusat Gencar Deregulasi, Daerah Belum Ikuti

28 Februari 2016

Pekerja mengerjakan pembangunan gedung bertingkat di daerah Kalibata Jakarta Selatan, Rabu (26/8). Pemerintah menilai kinerja investasi belum sepenuhnya pulih pasca krisis global sehingga belum menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tempo/Panca Syurk
Pemerintah Pusat Gencar Deregulasi, Daerah Belum Ikuti

Di daerah, banyak prosedur yang harus diurus, sekadar untuk mendaftarkan usaha.