Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penambahan Koter Hindari Kasus Serupa Ambalat  

image-gnews
Endriartono Sutarto. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Endriartono Sutarto. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Eks Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto mengatakan perluasan dan penambahan struktur Komando Teritorial (Koter) di daerah merupakan upaya TNI untuk meng-cover seluruh wilayah nasional. "Sehingga tidak terjadi seperti kasus Ambalat yang di klaim Malaysia,"ujarnya ketika dihubungi Tempo, Minggu (4/7).

Menurut dia, peralatan TNI yang ada saat ini tak cukup memadai. Misalnya saja pesawat, dari jumlah yang sedikit itu pun seringkali pesawat TNI mengalami kecelakaan seperti yang menimpa Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Rachmat Budiyanto di Bali tempo hari. "Ini lebih murah dan efektif dalam upaya mempertahankan NKRI, sehingga tiap jenggal kita punya deteksi dini. Kalau kekuatan kita katakanlah sama dengan minimal komando pasifiknya Amerika, komando wilayah ngga diperlukan,"ujarnya.

TNI AD baru saja menambah Kodam VI/Mulawarman di Kalimantan Timur pada 28 Juni 2010. Selain pembentukan Kodam VI/Mulawarman, Mabes TNI AD sebelumnya sudah berencana menambah 22 markas komando teritorial yang terdiri dari 3 Makorem dan 19 Makodim. Tindakan TNI ini kemudian mengundang kritik berbagai pihak karena dinilai memberikan potensi negatif seperti bisnis ilegal dan kekerasan di daerah.

MUNAWWAROH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?

47 hari lalu

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
Mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Rencana Penambahan Kodam?

Penambahan jumlah Kodam dianggap bisa meningkatkan peluang tentara untuk ikut cawe-cawe dalam urusan politik dan sosial masyarakat.


Berapa Besaran Gaji Pokok Babinsa?

14 September 2023

Prajurit Babinsa berbaris saat menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada kunjungan kerja di Koramil 0912/Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat 16 Juni 2023. Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo menyerahkan 25 sepeda motor untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0912/Lembang guna mendukung tugas operasional. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Berapa Besaran Gaji Pokok Babinsa?

Besaran gaji pokok Babinsa termasuk pada Golongan I (Tamtama) dan Golongan II (Bintara) bila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2019.


Ketua MPR Bamsoet Dukung Menhan Prabowo Perkuat Tiga Matra Militer

22 Mei 2023

Ketua MPR Bamsoet Dukung Menhan Prabowo Perkuat Tiga Matra Militer

Penguatan kepada tiga matra di TNI ini sejalan dengan arahan dan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Prabowo Subianto Sebut Anggaran Pertahanan Kecil, Pengamat: Alokasi Pengadaan Hanya 10 Persen

28 Januari 2023

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kelima kanan) meninjau alutsista yang dipamerkan usai memimpin upacara peringatan HUT TNI ke-76 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 Oktober 2021. Perayaan HUT TNI ke-76 yang mengusung tema 'Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang' itu diisi dengan pameran 112 alutsista di sekitar Istana Merdeka. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Prabowo Subianto Sebut Anggaran Pertahanan Kecil, Pengamat: Alokasi Pengadaan Hanya 10 Persen

Menhan Prabowo Subianto mengatakan anggaran pertahanan relatif kecil karena Indonesia tengah fokus mengendalikan kemiskinan


Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono

20 Desember 2022

Laksamana TNI Yudo Margono berpose setelah dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022. Laksamana TNI Yudo Margono resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono

Ada tiga nama Panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Laut, yakni Widodo Adi Sutjipto, Agus Suhartono, dan teranyar Yudi Margono.


Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?

3 Desember 2022

Panglima TNI Agus Suhartono. TEMPO/Subekti
Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?

Yudo Margono menjadi Panglima TNI ketiga dari matra TNI AL. Siapakah dua laksamana lainnya?


Berapa Gaji Pangdam, Danrem, Dandim, dan Danramil?

29 Januari 2022

Sejumlah personel dari TNI AD menyuarakan yel-yel dalam apel gelar pasukan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa, 25 Januari 2022. Dalam apel tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menekankan tujuh pedoman harian yang harus diterapkan para prajurit TNI AD salah satunya implementasi sapta marga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI di mana pun berada. TEMPO/Ridho Fadilla
Berapa Gaji Pangdam, Danrem, Dandim, dan Danramil?

Pemimpin komando teritorial TNI, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim menerima gaji pokok yang berbeda. Berikut rincian besarannya.


Singapura Akan Serahkan Kendali Udara Kepulauan Riau ke Indonesia

10 Oktober 2019

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengecek pengoperasian runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, 8 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Singapura Akan Serahkan Kendali Udara Kepulauan Riau ke Indonesia

Kendali udara Kepulauan Natuna dikelola oleh Singapura sejak Konvensi ICAO di Dublin, Irlandia pada 1946.


KRI Tjiptadi Ditabrak Kapal Vietnam, Luhut: Harus Protes Keras

29 April 2019

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
KRI Tjiptadi Ditabrak Kapal Vietnam, Luhut: Harus Protes Keras

"Kalau dia melanggar teritori kita maka kita harus protes keras," kata Luhut Pandjaitan, Senin, 29 April 2019.


Cara Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Ini Kata Eks Panglima TNI  

31 Maret 2016

Mantan Panglima TNI Agus Suhartono. Tempo/Subekti
Cara Bebaskan ABK dari Abu Sayyaf, Ini Kata Eks Panglima TNI  

Kenapa Indonesia perlu berkoordinasi dengan Filipina dulu?