Pascagempa, Warga Serui Tak Juga Dapat Bantuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agung Laksono (kiri) meninjau lokasi gempa di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua (26/6). ANTARA/ Ujang Zaelani

    Agung Laksono (kiri) meninjau lokasi gempa di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua (26/6). ANTARA/ Ujang Zaelani

    TEMPO Interaktif, Serui - Hingga hari kesebelas setelah digoyang gempa pada 16 Juni lalu, tak semua korban gempa beroleh bantuan. Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem mengungkapkan, sekitar 700 warga di dua desa di Distrik Kosiwo, yakni Ambaidiro dan Mambo, belum sekali pun dikirimi bantuan. "Saat kemarin mau dikirim bantuan, helikopter tak sampai karena kabut tebal," kata Alex seusai penyerahan bantuan di Distrik Angkaisera, Yapen, Sabtu (26/6).

    Alex mengklaim di luar dua daerah itu warga korban gempa sudah menerima bantuan dari pemerintah. Namun, berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, bantuan yang sampai ke tangan warga justru berasal dari sumbangan perorangan dan yayasan, seperti Yayasan Budha Tzu Chi. Menurut Manu Aninam, 28, warga kampung Kainui, yayasan tersebut menyumbang, antara lain, 20 kardus mi instan untuk satu kampung.

    Demikian pula terpal yang dibagikan ke pengungsi. Menurut Manu, terpal itu disumbangkan organisasi kemanusian World Vision. "Bantuan dari Pemda tidak ada," katanya. Bupati Yapen Decky Nenepat mengakui pemerintah Yapen tak bisa berbuat banyak lantaran tak ada anggaran untuk penanggulangan gempa. "Kami sangat tergantung pemerintah pusat," katanya. "Untung saja hari ini ada bantuan dari Menko Kesra."

    Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono hari ini menyerahkan bantuan uang senilai Rp 1 miliar untuk korban gempa di Yapen dan Waropen. Selain bantuan duit, Agung juga menyerahkan 80 bal terpal, dan tiga ribu unit tenda.

    ANTON SEPTIAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.