Quick Count LSI: Hasan Basri Agus Unggul di Jambi

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jambi - Berdasarkan hasil hitungan cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasangan Hasan Basri Agus dan Fahrori Umar (HBA-FU), meraih suara terbanyak pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi 2010-2015.

Pada pemilihan yang dilaksanakan Sabtu (19/6) itu pasangan nomor urut dua yang diusung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya tersebut meraih 41,83 persen dari 70,2 persen suara yang masuk.

Kemudian disusul pasangan nomor urut tiga, Madjid Muaz dan Abdullah Hick yang diusung Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura dan beberapa partai kecil dengan 28,23 persen suara.

Sementara urutan ketiga ditempati pasangan Zulfikar Ahmad dan Ami Taher, yang mengunakan perahu Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra dan 21 partai kecil dengan 16,52 persen suara. Posisi terakhir ditempati pasangan Syafrial dan Agus Setionegoro yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan beberapa partai kecil yang hanya mampu meraih sekitar 13,42 persen.

Pasangan Hasan Basri Agus dan Fahrori Umar unggul di lima daerah kabupaten dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, antara lain kawasan Kota Jambi, Muarojambi, Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Batanghari.

Angka perolehan suara ini memang belum berakhir, namun menurut Direktur LSI Arman, angka tersebut tidak akan banyak mengalami perubahan.

Berdasarkan data KPUD Provinsi Jambi, dari jumlah penduduk 2.715.598 jiwa, jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilukada kali ini sebanyak 2.231.632 jiwa. Namun berdasarkan pengamatan LSI hanya sekitar 65 persen lebih yang menggunakan hak pilihnya, sementara selebihnya golput.

Hasan Basri Agus yang saat ini menjabat Bupati Sarolangun, menyatakan pihaknya masih tetap menunggu hasil hitungan manual KPU Provinsi Jambi.

"Kami merasa bersyukur dengan hasil ini dan jika nanti sudah pasti dinyatakan sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka saya secara pribadi akan melaksanakan tugas dengan seadil-adilnya, walaupun ada beberapa daerah memberikan suara sedikit kepada kami," ujarnya.

SYAIPUL BAKHORI






Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.