Komisi I DPR Tolak Kunjungan PM Australia Howard

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua DPR Soetardjo Soeryoguritno secara tegas menolak rencana kunjungan kehormatan Perdana Menteri John Howard ke DPR. Hal ini, kata dia, sejalan dengan keputusan yang dibuat Komisi I DPR yang sejak awal menolak kehadiran Howard. Penolakan tersebut menurut Soetardjo akan diteruskan kepada Rapat Pimpinan DPR dan juga kepada pemerintah. “Sekaligus agar pemerintah berhati-hati mananggapi masalah ini,” kata Soetardjo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/2). Sotardjo menyesalkan sikap Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda yang tidak lebih awal memberitahukan rencana PM Howard ke Indonesia. Adapun sejumlah alasan yang menjadi sumber keberatan DPR, Soetardjo menyebutkan pengalaman di Aceh, TimorTimur dan Papua. Di Papua misalnya Soetardjo seperti juga Yasril Ananta Baharuddin, anggota Komisi I DPR, mendapat kabar keterlibatan Australia terhadap upaya referendum di Bumi Cendrawasih itu. Sedang untuk di Aceh, Soetardjo mengungkapkan bahwa LSM-LSM di sana diketahui dibiayai oleh pemerintah Australia. “Sehingga dengan adanya itu kami tidak simpatik kepada Australia. Kami tidak menginginkan campur tangan Australia terhadap urusam dalam negeri,” kata Soetardjo. Sementara Ketua MPR RI Amien Rais yang ditemui sebelumnya juga menyatakan hal yang sama. “Kalau misalnya rata-rata di DPR itu memang insist menolak kedatangan Pak Howard tentu saya juga akan get along,” kata Amien. Dia menambahkan, akan menjadi lucu apabila dirinya sebagai salah satu pimpinan lembaga legislatif menerima kunjungan tersebut sementara Komisi I, bagian dari legislatif itu, menolaknya.”Jadi saya kira saya sudah tidak akan menerima kedatangan Howard dengan kenyataan seperti itu,” kata Amien. (Zacharias Wuragil – Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.