Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Badan Pengelola Perbatasan Diminta Segera Bekerja

image-gnews
Foto yang disiarkan kantor berita Antara hari ini (16/7), memperlihatkan tentara Indonesia dan tentara Malaysia (kiri) melihat peta wilayah, saat patroli bersama di tapal batas negara di Entikong, Sanggau, Kalbar kemarin. Foto: ANTARA/Jessica Wuysang
Foto yang disiarkan kantor berita Antara hari ini (16/7), memperlihatkan tentara Indonesia dan tentara Malaysia (kiri) melihat peta wilayah, saat patroli bersama di tapal batas negara di Entikong, Sanggau, Kalbar kemarin. Foto: ANTARA/Jessica Wuysang
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta --Komisi Pemerintahan DPR  mendesak Kementerian Dalam Negeri mempercepat kinerja  Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) . "Mengingat koordinasi dan konsolidasi  dalam hal peningkatan kapasitas dan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan secara nasional,"kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Taufik Effendi saat menutup rapat kerja dengan Kementrian Dalam Negeri, Senin (14/6).

Undang-undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanatkan pembentukan BNPP  telah dituangkan dalam Perpres Nomor 12 tahun 2010. Menteri Dalam Negeri pun sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Dalam penjelasan, Dirjen Pemerintahan Umum Sutrisno menyatakan pemerintah akan segera mengoperasikan BPNN akhir Juni ini. Badan ini akan menyelesaikan masalah perbatasan yang cenderung merugikan Indonesia khususnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Timur.  "Ditangani kurang lebih 36 instansi terkait mudah-mudahan dapat dikoordinasikan oleh badan ini. ,"kata Sutrisno.

Anggota Komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional Rusli Ridwan mempertanyakan anggaran untuk Badan ini. "Untuk penyelesaian perbatasan antar negara ini berapa anggaran yag dibutuhkan?,"katanya ingin tahu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sutrisno,  anggaran perbatasan khususnya untuk Kemendagri berapa pun biayanya selalu disetujui Dewan dan naik dari tahun ke tahun. Tahun  2009 misalnya, dananya Rp 46,8 miliar dan  tahun 2010 khusus untuk perbatasan itu Rp 144 miliar. "Ini cukup besar karena dana dipakai untuk  membangun stasiun pemancar TV dan Radio. Kalau Malaysia punya pemancar sebesar 10 ribu kita akan bangun 15 ribu. Malaysia punya 15 ribu kita 20 ribu. Sehingga orang Indonesia tidak mengikuti televisi lain,"kata Sutrisno bersemangat.

Selain itu, tambah Sutrisno, dana tersebut juga digunakan untuk membangun prasarana lainnya seperti solar sel, dan kesejahteraan penduduk setempat. "Sekaligus juga untuk saudara kita diperbatasan,"ujarnya.

MUNAWWAROH
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Tetapkan Batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

11 Juni 2020

Peta perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. google.com
Pemerintah Tetapkan Batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Persoalan tapal batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara provinsi itu telah terjadi sejak 1988 atau sekitar 32 tahun.


Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 644/Walet Sakti melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. ANTARA/Ismar Patrizki
Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.


Jalan Terjal Menuju Tapal Batas Wilayah Dusun Bagan Asam

4 November 2018

Lokasi titik nol pembukaan jalan ke Desa Bagan Asam, dimulai dari Dusun Mungkup Cabe, Desa Teraju sampai ke Desa Bagan Asam. Sanggau, Kalimantan Barat. TEMPO/Dewi Nurita
Jalan Terjal Menuju Tapal Batas Wilayah Dusun Bagan Asam

Jalan menuju Dusun Bagan Asam masih rusak. Butuh ongkos besar untuk mengakses salah satu tapal batas Wilayah Indonesia ini.


Negosiasi Batas Wilayah Maritim Indonesia Malaysia Masih Buntu

14 Juli 2017

Warga melintasi wilayah perbatasan RI - Malaysia menuju wilayah Indonesia di Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat, 29 Januari 2016. Jalan-jalan di wilayah perbatasan ini dalam keadaan rusak dan berlubang. TEMPO/Subekti
Negosiasi Batas Wilayah Maritim Indonesia Malaysia Masih Buntu

Malaysia ingin pulau-pulau di wilayah terluar mereka diberi bobot maksimal dalam penetapan garis batasnya


Pulau-pulau Terdepan Direklamasi

28 Maret 2013

Tiga orang prajurit marinir  melakukan patroli rutin di sekitar Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau (16/1). Pulau Nipah merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. ANTARA/Feri
Pulau-pulau Terdepan Direklamasi

Jika pulau terdepan tenggelam, tapal batas negara akan berubah.


Banyuwangi Mengklaim Gunung Ijen

18 April 2012

Penambang belerang di Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. TEMPO/Arie Basuki
Banyuwangi Mengklaim Gunung Ijen

Gunung ini diperebutkan Banyuwangi dan Bondowoso.


Komisi DPR Tak Temukan Pergeseran Patok Camar Bulan  

16 Oktober 2011

Abdul Hakam Naja. TEMPO/Arie Basuki
Komisi DPR Tak Temukan Pergeseran Patok Camar Bulan  

Kesepahaman 1978 merugikan wilayah Indonesia 1.499 hektare.


Pangdam XII: Tidak Ada Pencaplokan Wilayah Indonesia oleh Malaysia  

13 Oktober 2011

Mayjend Andi Gerhan Lentara. TEMPO/ Amston Probel
Pangdam XII: Tidak Ada Pencaplokan Wilayah Indonesia oleh Malaysia  

Semua pihak diminta tidak terburu-buru menyatakan pendapat agar tidak meresahkan masyarakat.


RI Dapat Tambahan Wilayah 4.000 Kilometer Persegi

27 Agustus 2010

Brimob Polda Papua patroli di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea di Wutung, Muara Tami, Jayapura, Papua. ANTARA/Anang Budiono
RI Dapat Tambahan Wilayah 4.000 Kilometer Persegi

Di tengah kisruh batas wilayah teritorial dengan sejumlah negara tetangga yang pembahasannya belum sepenuhnya selesai, Indonesia mendapat tambahan wilayah perairan seluas 4.000 kilometer persegi di sepanjang sisi barat Pulau Sumatera.


Panglima TNI Resmikan Monumen di Pulau Paling Selatan Indonesia  

1 Agustus 2010

Jendral Soedirman. TEMPO/ISHOMUDDIN
Panglima TNI Resmikan Monumen di Pulau Paling Selatan Indonesia  

Dipilihnya Jenderal Besar Sudirman sebagai ikon monumen titik terselatan di Pulau Ndana ini, tidak serta-merta ditetapkan oleh TNI, tapi berdasarkan kajian dan saran tokoh masyarakat di Rote Ndao.