Pemerintah Malaysia Akan Pulangkan Semua TKI Ilegal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Penasehat Kedutaan Besar Malaysia Bidang Konsuler Imigrasi dan Tenaga Kerja, Mohammad Khambe Khuzaini bin Tukiman menegaskan, pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk memulangkan semua tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan mengurangi jumlah TKI yang ada di Malaysia. Itu berkait masalah tenaga kerja Indonesia yang terjadi di Malaysia. Hal itu disampaikan kepada Tempo News Room ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (5/2). Malaysia juga telah membuat keputusan untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar Malaysia. “Bukan saja dari Indonesia, tetapi semua (negara). Karena kita coba untuk beralih kepada industrialisasi,” kata Khambe. Pemerintah Malaysia akan memberi prioritas terakhir terhadap TKI untuk bekerja di sana. Itu berkaitan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. “Kita telah jelas membuat keputusan supaya kita tidak lagi bergantung kepada TKI secara meluas,” tambahnya. Malaysia akan memberi peluang kepada tenaga kerja dari negara-negara lain supaya komposisinya seimbang. Kebijakan itu, ujar dia, bukan soal adil atau tidak. “Pengambilan tenaga kerja itu tergantung kepada keperluan,” ujarnya. Akibat kemerosotan ekonomi di Malaysia, pemerintah terpaksa memberi keutamaan kepada tenaga kerja dari dalam negeri. Pemerintah Malaysia juga sudah membuat suatu keputusan bahwa TKI yang sudah ada diteruskan. “Kita tidak akan memulangkan mereka hingga kontrak mereka habis,” jelasnya. Khamber menambahkan, kontrak itu selalu berlaku antara satu atau dua tahun. Namun bisa diperpanjang lagi satu tahun menjadi tiga tahun. Jadi, apabila kontrak habis, pemerintah Malaysia akan meninjau kembali keperluan para TKI dan apakah Malaysia masih benar-benar memerlukan TKI tersebut atau tidak. Sementara mengenai tenaga kerja wanita yang akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak akan dihentikan pengirimannya. “Itu tidak terlibat dalam program ini,” tegasnya. (Faisal-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.