Jumat, 16 November 2018

DPRD Kota Malang Minta Sekolah Berstandar Internasional Dibatasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meminta Pemerintah Kota Malang membatasi jumlah sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). "Program RSBI tidak sejalan dengan semangat pendidikan gratis," kata Anggota DPRD Kota Malang Sri Untari, Senin (26/4).

    Menurut dia, pada kenyataannya banyak anak pandai dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk RSBI karena biaya masuk ke sekolah negeri itu sangat tinggi.

    Di Kota Malang saat ini terdapat 13 sekolah RSBI. Terdiri dari dua sekolah tingkat dasar (SD Negeri Kauman I dan SD Model Tlogowaru), tiga sekolah tingkat pertama (SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 5), lima sekolah tingkat atas (SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 8), serta tiga sekolah menengah kejuruan (SMK Negeri 3, SMK Negeri 4, SMK Negeri 5).

    Jumlah tersebut, kata Sri Untari sudah terlampau banyak. RSBI untuk tingkat SD tidak boleh melebihi 10 persen, sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK tidak melebihi 20 persen. Batasan jumlah ini harus dilakukan untuk memberi peluang dan kesempatan bagi warga untuk menjalani pendidikan dasar 12 tahun.

    Dinas Pendidikan Kota Malang telah mengeluarkan aturan tentang batasan maksimal penarikan uang masuk RSBI sebesar Rp 5 juta per siswa. Namun, kenyataan di lapangan, banyak sekolah yang menarik bayaran hingga Rp 8 juta.

    Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang Soeparto mengakui, memang banyak penyimpangan dalam pelaksanaan RSBI. Contohnya adalah batas maksimal uang masuk malah digantikan sebagai batas minimal. Selain itu, rekrutmen mandiri program RSBI tak berdasar pada potensi akademik. "Namun berdasarkan kemampuan membayar," ujarnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang M Shofwan tak setuju jika RSBI dinilai sebagai lahan bisnis. Dia juga menolak desakan untuk menghentikan pendirian RSBI. Menurutnya, uang masuk maksimal Rp 5 juta, dan tidak pernah mendapat laporan jumlah pungutan lebih dari batas maksimal tersebut.

    Uang masuk Rp 5 juta itu, kata Shofwan, dipakai untuk alokasi dana subsidi silang siswa reguler yang tak mampu. Selain itu, kualitas akademik siswa RSBI lebih menonjol dari siswa reguler. "RSBI harus jalan terus dan harus diperbanyak."

    Kepala SDN Tunjungsekar I Nanik Sulistyowati mengatakan biaya untuk RSBI sudah ada ketetapan maksimal sumbangan Rp 5 Juta. Tapi banyak juga yang jumlahnya lebih rendah karena menetapkan sistem subsidi silang.

    Menurutnya, SDN Tunjungsekar mempunyai konsep berbeda dalam penerimaan siswa baru. Meskipun statusnya RSBI bukan berarti sekolah hanya menerima siswa yang mampu. Tapi ada porsi 20 persen untuk menampung siswa yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. BIBIN BINTARIADI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tangis Baiq Nuril, Korban Pelecehan Yang Dipidana

    Kasus UU ITE yang menimpa Baiq Nuril, seorang guru SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengundang tanda tanya sejumlah pihak.