Golkar Calonkan Sudjirman Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Mataram - Partai Golkar Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB Lalu Sudjirman, 55 tahun, sebagai calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB pengganti Suhaili Fadli Thohir yang mundur karena menjadi calon Bupati Lombok Tengah.

    Usulan yang ditandatangani Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar NTB Zaini Arony tersebut dikemukakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB yang berlangsung Senin (24/5) pagi.

    Dalam pemilihan yang yang berlangsung 12 Mei lalu, diikuti oleh empat orang anggota sebelumnya, Sudjirman memenangkan pemilihan sebagai calon ketua memperoleh 55 suara menyisihkan Misbach Mulyadi, 60 tahun. Misbach saat itu hanya dipilih 22 orang pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar NTB. Dua orang lainnya Wahidin Noer dan Abdul Hafid mengundurkan diri memilih ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua fraksi Partai Golkar.

    Semula Sudjirman adalah pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi NTB. Mulai menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB tahun 1997, Sudjirman akhirnya memilih pensiun muda  sebagai pegawai negeri setelah bekerja mulai 1974 sampai 1997. Ia pensiun karena adanya peraturan yang mengharuskan memilih terus berpolitik atau menjadi pegawai negeri. ‘’Ya saya memilih di DPRD,’’ kata Sudjirman kepada Tempo, Senin (24/5) siang.

    Sudjirman sempat didaulat untuk berdiri dari kursi anggota di tengah rapat paripurna oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB Lalu Moh.Syamsir yang memimpin rapat tersebut. Sambutan berupa tepuk tangan dilakukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi NTB lainnya. Usulan ini akan diproses sebagai calon pengganti antarwaktu. ‘’Menunggu surat ketetapannya. Wajah lama tapi baru,’’ ujar Syamsir.

    SUPRIYANTHO KHAFID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.