Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalla: Dulu Saya yang Usulkan Sri Mulyani Jadi Menkeu

image-gnews
Jusuf Kalla. TEMPO/Zulkarnain
Jusuf Kalla. TEMPO/Zulkarnain
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Media kerap melihat hubungan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa kali tidak harmonis. Mereka kerap berbeda pendapat. Soal pengadaan listrik adalah salah satu contohnya.

Padahal, dulu Kalla adalah salah satu orang yang mengusulkan Sri Mulyani menjadi menteri. Bahkan, Sri Mulyani datang ke rumah Kalla sebelum namanya diusulkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor.

Kepada Tempo, Kalla berbicara blak-blakan. Di kantor perusahaannya, Hadji Kalla, di lantai 32 Gedung Cyber 2, Jakarta, Kamis (20/5), Kalla bercerita panjang lebar soal Sri Mulyani termasuk juga keberanian sosok perempuan itu.

Sejak dulu Anda berseberangan dengan Sri Mulyani? Dulu waktu penyusunan kabinet kedua nama Sri Mulyani itu usulan dari mana?  Apakah Anda dulu tidak setuju Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan?
Siapa bilang? Saya ikut setuju. Waktu itu Sofjan Wanandi membawa Sri Mulyani dan Mari Pangestu ke rumah saya. Sayalah yang menyeleksi menteri di tahap awal sebelum dibawa ke Cikeas. Memang sejak awal mau kami ingin memasang Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan. Saya berbicara dengan Presiden. Dia setuju. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memprotes Presiden. Mereka bilang, "Ini neolib dua-duanya." Ya sudah kalau begitu kami tempatkan ke Bappenas. Saya yang pertama kali mewawancarai dua menteri itu.


Lalu yang mengusulkan Sri Mulyani ke Bappenas, Anda?

Presiden. Tapi yang mengusulkan pertama saya. Mulanya dia untuk Menteri Keuangan tapi PKS tidak setuju. Maka saya bilang, ke Bappenas dulu saja. Saya tetap pertahankan dia karena dia orang pintar. Kami carilah Menteri Keuangan, ketemu Pak Yusuf Anwar, tapi setahun lebih saja karena faktor fisiknya, kesehatannya tidak terlalu kuat untuk sampai rapat tengah malam di DPR. Dia lalu diganti. Masuklah Sri Mulyani ke rencana semula, menjadi Menteri Keuangan.


Waktu itu apakah Anda melihat dia cenderung bersikap birokratis?

Dia taat aturan, tapi saya bilang aturan itu tergantung tujuannya. Contohnya, saja tidak boleh menjamin listrik karena ada Keppres Nomor 74. Saya bilang, sekalian aja pakai stanblaad (aturan jaman Belanda). Cabut dulu Keppres itu, pokoknya jamin.

Taat aturan, sih taat aturan. Buat apa aturan kalau tujuannya tidak bisa dicapai? Ganti aturan dong agar tujuan tercapai. Seperti saya katakan, kalau memberlakukan blanket guarantee, hancur perekonomian. Banyak hal bertentangan, tapi dia jalankan kebijakan.

Itu sebabnya krisis ekonomi kita saat itu tidak parah?
Tidak parah. Tapi akan parah kalau saya ikuti keinginan Sri Mulyani dan Boediono untuk blanket guarantee. Mereka hampir kasih. (Kalau itu terjadi) habis keadaan, sama dengan kondisi pada 1998.

Anda sendiri anggap pertentangan pendapat dengan Sri Mulani baik atau tidak?
Bagi saya, saya anggap diskusi. Kalau saya ikuti (dia) sekiranya kebijakan itu akan diterapkan itu, maka krisis kedua akan muncul.

Apa kritikan Anda lainnya kepada Sri Mulyani?
Saya sering kritik, kenapa anda terbitkan bond (surat utang) dengan bunga tinggi, 11 persen. Itu dia tidak bisa jawab, Filipina aja 8 persen bunganya. Berapa ongkos bunga? Tiap Sidang Kabinet saya selalu tanya kenapa dia menjalankan itu.


Saat itu dilakukan siapa yang dirugikan?

Negara. Yang diuntungkan ya yang beli bond itu, JP Morgan atau siapa.


Siapa yang memerintahkan bunga bond 11 persen?

Itu perhitungan mereka.


Kan ini pasar terbuka, siapapun boleh beli surat itu kan?

Banyak hot money, di SBI, dan lainnya. Kita terlalu mengagung-agungkan pasar bebas. Ini jadinya. Saya bilang, keras dong terhadap pasar. Itu pertentangan ideologis. tapi tidak boleh. Saya taat Menteri Keuangan. Menteri harus taat kebijakan presiden dan wakil presiden. Sri Mulyani itu pintar yes, tangguh ya, tapi tidak berarti 100 persen sempurna.


Itu menjadi peluru tabungan Aburizal?

Dalam perkembangannya, baru... sama sekali tidak, karena ada pertanyaan keras dari DPR. Mengapa awalnya (pengucuran dana talangan Century) Rp 600 miliar tiba-tiba jadi Rp 6 triliun? Itu muncul di DPR.

Perkembangan politik sekarang?
Aman.


Mundurnya Sri Mulyani bagus?

Jalan yang terbaik. Karena tidak efektif lagi, seorang menkeu yang sulit mewakili pemerintah di DPR. Secara pribadi saya mendukung, tetap menghargai. Di zaman dulu, boleh tanya kepada Sri Mulyani, kalau ada kesulitan di DPR, siapa yang menyelesaikan? Itu puluhan kali, jam 12 malam pun telepon sama siapa. Siapa fraksi ini itu, saya terangkan masalahnya. Soal anggaran dan lain sebagainya.

Mungkin karena sekarang tidak ada yang bisa diandalkan seperti Anda waktu itu?
Tanya sama Sri Mulyani. Masalah kecil-kecil pun, selisih angka Rp 100 miliar, (saya telepon) bukan cuma Golkar saja, PAN, PPP. Mereka bilang ini Menteri Keuangan tidak bisa berkutik lagi, saya bilang sudahlah kasihan. Selesai.


Kabarnya, kalau sekarang peran itu coba dilakukan oleh Menko Hatta Rajasa tapi tak berhasil. Betul?

Ada dua hal, waktu itu saya ketua Golkar dan wapres. Jadi keduanya bisa terkontrol di DPR maupun pemerintah. Aburizal bisa ngontrol DPR tapi susah mengontrol pemerintah. Jadi tak perlu sekretariat. Kalau ada kesulitan, undang ketua partai makan ke rumah. Masalah BBM, pendidikan.. semuanya saya tackle.

Anda pernah diajak bicara soal Sri Mulyani? Mungkin Aburizal atau Presiden telepon Anda?
Saya bicara dengan SBY, sekitar Januari, sebelum paripurna.

Sesudah itu pernah?
Pernah. Saya kasih saran-saran, tidak perlu saya kasih tahu sarannya. Sederhana saja, kalau itu dianggap baik, anggap baik saja. Bahwa itu presiden menyetujui, selesai.


Bagaimana hubungan Anda dengan Aburizal Bakrie?

Baik juga. Bahwa saya bertentangan, dukung Surya Paloh, itu biasa saja.

Posisi Aburizal di Sekretariat Gabungan apa benar jadi lebih kuat? Apakah dia minta saran ke Anda?
Orang bilang hebat betul. Dia kan dulu Menteri Koordinator, panggil-panggil menteri, apa yang luar biasa? Saya dulu tiap hari.
Ketua partai undang menteri bicara, itu biasa saja. Tak perlu sekretariat, undang makan malam saja, telepon-telepon.


Padahal itu sudah direncanakan lama?

Ya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti suspend (penghentian penjualan) Bumi Resources, ini inkonsistensinya Sri Mulyani. Ini kan tiba-tiba turun. Kalau turun kan otomatis suspend. Tapi ini kan perusahaan besar, Indonesia, saya dukung, saya minta Sri Mulyani tolonglah ini perusahaan besar. Jangan sampai diambil asing. Berapa puluh ribu tenaga kerja di sana. Beri kesempatan untuk cari dana. Setelah suspend seminggu.

Tapi kenapa tanpa izin, dalam waktu tidak terlalu jauh, bail out Century. Ini hanya minta waktu, sementara itu minta uang. Tidak konsisten kan. Kenapa Bank Century you (bail out), kenapa dibiarkan mati ini barang.

Saham Bumi saham blue chip bukan?
Ya, dulu harganya Rp 8.000 turun menjadi Rp 1.500.


Pihak asing sudah siap ambil?

Siap. Presiden setuju, demi insentif perusahaan nasional. Saya kasih tahu Ani (Sri Mulyani). Hanya minta seminggu saja. Tapi ini minta triliunan kok diberikan saja.
Kalau suspend dilanjutkan, tidak ada yang hilang, negara tidak kehilangan duit.

Aturan negara tidak ada yang dilanggar?
Tidak ada. Alasan Sri Mulyani waktu itu tidak adil (terhadap perusahaan lain). Di Amerika waktu itu pemerintahnya kasih uang, AIG, Citibank, dikasih uang. Ini cuma minta waktu.

Presiden dan menteri lain sudah setuju?
Setuju semua, cuma Sri Mulyani saja, ini ada apa? Ini cuma minta waktu untuk berunding. Kami jadi bingung, ada apa nih, kok tidak ditolong.


Setelah Sri Mulyani mundur, apakah posisi Boediono aman?

Saya tidak tahu bagaimana, tapi kan masih ada pemeriksaan yang panjang, dari (penegak) hukum, KPK. Tergantung.


Apakah Aburizal Bakrie punya peluang besar untuk menjadi presiden?

Enggak tahu, bagaimanapun masih panjang, masih lima tahun, masih banyak perubahan.


Sri Mulyani 2014?

Dia mampu, dari segi kecerdasan dia mampu, asal sikap untuk betul-betul mencapai tujuan yang baik dapat diperbaiki.

Bapak mendukung?
Siapa saja silakan. Tapi masalahnya begitu orang keluar, tidak lagi jadi berita dalam negeri, susah diingat orang, disuruh kampanye pun sulit.


Bagaimana kalau dua tahun Sri Mulyani balik lagi, minta restu Anda?

Saya bukan ketua partai lagi, harus ketua partainya.

Apa kesibukan Anda sekarang? Bagaimana usaha Anda sekarang setelah tak menjabat sebagai wakil presiden? Bapak masih mengontrol perusahaan?
Selama 10 tahun betul-betul saya tidak melihat kantor. Hari ini baru pertama kali saya masuk kantor lagi. Itu pun tidak ada pegawainya. Cuma ada tempat penerimaan tamu saja.

Kabarnya di Makassar sedang ada proyek? Katanya putra Anda mendapat proyek di sana, tapi tanahnya belum bebas?
Itu hanya membangun. Itu yang membebaskan (tanah) bukan kita, itu wali kota. Kami cuma membangunkan fisiknya. Soal lama itu, sudah 10 tahun lalu, sudah jalan. Kira-kira 15 tahun lagi.

PT Kalla lempar handuk dalam proyek itu?
Siapa bilang. Sudah selesai, sudah jalan. Toko-toko sudah jalan, terminal sudah jalan.

Ada kabar, perusahaan Anda kini sedang ekspansi ke Nusa Tenggara Barat. Membangun mal bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Mataram?
Saya tidak tahu. Hebat juga, Anda lebih tahu daripada saya.

Anda tertarik untuk menjadi Gubernur Sulawesi?
Enggak lah, cukuplah saya kan sudah presiden, presiden PMI (Palang Merah Indonesia).

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.