Kamis, 22 November 2018

Bupati Sutrisno Diminta Tak Campuri Pemerintahan Istrinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Surabaya – Kemenangan istri Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dalam pemilihan kepala daerah periode 2010 – 2015 menimbulkan kekhawatiran kalangan aktivis setempat. Mereka berharap Haryanti memiliki independensi dalam memerintah dan tidak dikooptasi oleh suaminya.


    Wakil Direktur Al Haraka, Munasir Huda, mengatakan kekhawatiran ini muncul melihat sosok Haryanti yang tidak bisa dilepaskan dari figur Bupati Sutrisno. Selama ini Haryanti bahkan tidak pernah membuat gebrakan sendiri terkait keududukannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK maupun istri Bupati. “Sikap itu membawa dampak pada kemandirian pemerintahan lima tahun mendatang,” kata Huda kepada Tempo, Senin (17/5).

    Kondisi tersebut, menurut Huda juga diperburuk dengan jabatan Bupati Sutrisno sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kediri, yang notabene partai terbesar dalam perolehan kursi wakil rakyat. “Bisa jadi tidak ada anggota parlemen yang vokal selama Haryanti menjabat,” katanya.

    Karena itu, Huda menegaskan, LSM yang dipimpinnya akan tetap menjadi kekuatan oposisi untuk mengawal pemerintahan Haryanti ke depan. Apalagi hingga saat ini masih banyak persoalan kerakyatan yang belum tuntas selama dua periode kepemimpinan Bupati Sutrisno. Dia dianggap terlalu menonjolkan pembangunan fisik dibandingkan ekonomi kerakyatan.

    Pernyataan senada disampaikan pengurus Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB) Muhammad Zaini. Merujuk hasil rapat akbar anggota SRKB beberapa hari lalu, mereka menuntut Haryanti menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah suaminya. Diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

    Di bidang kesehatan, SRKB menuntut adanya penyelesaian krisis air bersih, jaminan kesehatan masyarakat tanpa diskriminasi, serta peningkatan anggaran kesehatan yang masih 15 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kediri 2010.

    Bidang pendidikan mereka menuntut pendidikan murah, peningkatan gaji guru non PNS, serta peningkatan anggaran pendidikan yang saat ini masih di bawah 20 persen dari APBD. Danana pendidikan, jauh di bawah anggaran pendirian monumen Simpang Lima Gumul (SLG).

    Sedang di bidang ekonomi, SRKB menuntut agar pengusaha kecil diberi kemudahan akses modal, dan jaminan tempat dan keamanan. “Selama ini mereka kerap berseteru dengan Satuan Polisi Pamong Praja.” kata Zaini.


    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian PANRB: Standar Kelulusan Ujian CPNS 2018 Diturunkan

    Standar Kelulusan Ujian CPNS 2018 tahap Seleksi Kemampuan Dasar akan diturunkan oleh Kementerian PANRB akibat jumlah peserta yang lulus seleksi kecil.