Menurut Saldi, posisi Aburizal amat penting karena ia bisa mengendalikan koalisi. "Ini posisi yang lebih kuat dari Wakil Presiden," ujarnya. Apalagi, kata dia, legitimasi Wakil Presiden Boediono sangat kurang di mata DPR karena tersangkut kasus Bank Century.
Sesuai dengan konstitusi, Indonesia memang menganut sistem presidensial. Ini berarti presiden dipilih lewat pemilu dan terjadi pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden dan legislatif. Tapi pemisahan ini sekarang semakin kabur. Jangan heran jika Saldi menilai, dengan pembentukan sekretariat gabungan itu, sistem pemerintahan akan makin bergerak ke arah parlementer.
"Dengan situasi sekarang, karakter parlementer kita makin kuat," tuturnya, Senin. Alasannya, musyawarah di sekretariat gabungan, yang bisa membahas kebijakan bahkan menentukan arah kebijakan, berpotensi menggantikan peran parlemen.
Pendapat senada diungkapkan oleh ahli hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin, Irman Putra Sidin, yang menyatakan pengaruh Aburizal sangat kuat sehingga ia bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama menjadi orang nomor satu di Indonesia. "Aburizal seperti permaisuri raja," kata dia.
Pengaruh sekretariat gabungan, kata dia, amat kuat dalam penentuan kebijakan negara. "Hitam-putihnya negara bisa ditentukan oleh sekretariat."
Namun Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso tak setuju jika Aburizal dikatakan sebagai pengendali koalisi. "Yang jadi ketua, Pak SBY. Pengendali utama sudah tentu Pak SBY," ujar Priyo.
PUTI NOVIYANDA | AMIRULLAH