Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satgas Bidik Mafia Kehutanan Sumatera Utara dan Kalimantan Barat  

image-gnews
TEMPO/Adri Irianto
TEMPO/Adri Irianto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan memperlebar pengusutan kejanggalan kasus pembalakan liar ke Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Sebelumnya, Satuan Tugas sudah mengusut kejanggalan kasus di Riau. "Prosesnya setengah jalan, kami periksa lagi," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Sentosa, kemarin. 

Mas Achmad menolak menjelaskan secara terperinci kasus yang terindikasi mafia hukum tersebut. Dia mengatakan Satuan Tugas tak mau dinilai mencampuri urusan putusan pengadilan.

Untuk mencari keterlibatan mafia hukum, kata dia, pihaknya tidak serta-merta menelaah semua vonis perkara yang telah diputuskan pengadilan. "Kami bergerak atas laporan masyarakat. Kami harus menghormati keputusan pengadilan dan tak mau mengganggu independensi," ujarnya.

Menurut Mas Achmad, dalam mengungkap kasus pembalakan liar, Satuan Tugas meneliti dari dua aspek fakta hukum. Aspek tersebut adalah ketentuan surat perintah penghentian penyidikan dan hasil vonis putusan pengadilan atas suatu perkara.

Jika mencium adanya indikasi mafia hukum dan bukti yang kuat, kata Mas Achmad, Satuan Tugas akan mengambil langkah nyata membongkar praktek curang itu. "(Pengungkapan) illegal logging harus tegas dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Rudi Satryo, meminta masyarakat mendukung Satuan Tugas memberantas mafia hukum di segala bidang. Menurut dia, mafia hukum dalam kasus hutan sangat mencengangkan dibanding perkara Gayus Tambunan.

Rudi mengatakan lingkaran mafia hukum yang bermain begitu kuat dan beranak-pinak. "Cukong-cukongnya enggak pernah terbongkar, aparatnya juga tidak ditindak, saya rasa perlu (dibongkar)," ujarnya.

Langkah Satuan Tugas mengusut mafia hukum kasus pembalakan liar didukung Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman. "Sejak awal, kami mendukung sebagai realisasi memberantas mafia peradilan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Benny, anggota Dewan akan membantu langkah Satuan Tugas dalam memberantas mafia hukum. "Jika (Satuan Tugas) terbentur masalah, kami akan membantu apa yang mereka butuhkan," ujarnya.

Namun Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin meminta masyarakat tak berharap banyak kepada Satuan Tugas. "(Sebab) kewenangan Satuan Tugas terbatas, hanya koordinasi; dan masa kerjanya cuma dua tahun," katanya. "Tak mungkin bisa membongkar kasus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi."

Dia memperkirakan Satuan Tugas bisa menuntaskan satu-dua kasus, khususnya yang memiliki bukti lengkap. Misalnya, kata Zaenal, perkara yang dilaporkan Koalisi Anti Mafia Kehutanan pekan lalu.

Koalisi telah memberi sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat pembalakan liar beserta buktinya, seperti bekas Menteri Kehutanan M.S. Kaban dan Gubernur Riau Rusli Zainal. "Teman-teman Satuan Tugas tinggal mengejar fakta tambahan, seharusnya kasus itu bisa (dituntaskan)," ujarnya. l ALI NY | APRIARTO MUKTIADI |

BUNGA MANGGIASIH
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah

24 Oktober 2016

Politisi PDIP eks calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto Sabran (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai melaporkan kasus yang melibatkan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Mabes Polri, Jakarta, 23 Januari 2015. Mabes Polri menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di sidang MK untuk kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalteng, pada 2010. ANTARA/Reno Esnir
KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah

Sugianto Sabran


Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain

26 Agustus 2016

Seorang penyidik KPK melintas di depan foto Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang terpajang di depan ruang kerjanya, Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Agustus 2016. Sebanyak 40 penyidik KPK mengambil beberapa hardisk komputer dan dokumen dari ruang Biro Hukum Pemprov Sultra, ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral serta rumah pribadi gubernur yang digeledah dalam dugaan korupsi penertiban izin usaha pertambangan atau IUP. ANTARA FOTO/Jojon
Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain

Rasuah izin usaha tambang diduga melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten.


Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo

29 Juli 2016

Harrison Ford di Taman Nasional Tesso Nilo. WWF/Des Syafrizal
Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo

Kejaksaan Tinggi Riau kembali membuka kasus korupsi Taman Nasional Tesso Nilo setelah mangkrak dua tahun.


Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola

3 Juni 2016

Hutan di provinsi Jambi, pulau Sumatera. ANTARA/Fanny Octavianus
Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola

Hutan yang rusak berada di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Kerinci Sebelat.


Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan  

20 Februari 2016

Ilustrasi Korupsi
Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan  

Dewan Kehutanan Nasional mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke sektor kehutanan.


Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam

16 Februari 2016

Kawasan hutan yang telah gundul di Lahat, Sumatera Selatan, 25 Februari 2015. Indonesia merupakan pemilik hutan hujan tropis ketiga di dunia dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta hektare, namun laju deforestasi hutan yang sangat cepat membuat luas hutan terus berkurang. ANTARA/Iggoy el Fitra
Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam

Dibutuhkan KPK yang kuat untuk mencapai janji Indonesia menurunkan emisi dan Target Pembangunan Berkelanjutan.


Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya

25 Oktober 2015

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya

Pengelolaan hutan saat ini, 97 persen untuk perusahaan besar dan 3 persen untuk usaha kecil.


KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi  

24 Agustus 2015

Sejumlah warga meltas di sekitar rumahnya yang porak-poranda akibat banjir bandang di area pertambangan emas di Kelurahan Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (26/8). ANTARA/Basri Marzuki
KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi  

Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah dan buat biaya politik.


Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini

24 Juni 2015

Annas Maamun, Gubernur Riau. Riau.go.id
Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini

Annas Maamun menjadi terdakwa kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit di Kuantan Singingi dan Bagan Sinembah, Riau.


Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung  

13 Mei 2015

Annas Maamun mendapat pengawalan petugas saat keluar gedung KPK, Jakarta, 26 September 2014. Annas Maamun akan ditahan di Rumah Tahanan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung  

Anas Maamun berdalih uang Rp 2,9 miliar dolar Singapura dari Gulat bukan suap, tetapi untuk biaya demo masyarakat ke DPR.