Ratna menuturkan, hingga saat ini pemerintah Saudi masih mewajibkan vaksinasi maningitis untuk setiap jamaah. Tapi pemerintah Indonesia sendiri belum memutuskan akan menggunakan vaksin dari negara mana untuk tahun ini.
Kementerian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan bersama Majelis Ulama Indonesia masih mengkaji vaksin maningitis dari kedua negara tersebut berdasarkan efektivitas, mutu dan ketersediaannya. "Prinsipnya kami tidak akan menerapkan monopoli," kata Ratna.
Tahun lalu Kementerian memilih pasokan vaksin pencegah radang pada selaput pelindung otak dan sistem saraf tulang belakang itu dari Inggris. Kebutuhan akan vaksin ini belakangan mejadi perdebatan karena diduga haram.
Diluar perdebatan itu, untuk layanan kesehatan Kementerian telah menyiapkan Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) yang berada di Mekah, Jeddah, dan Medinah (dalam proses). Pemerintah menyediakan layanan kesehatan di sektor, balai pengobatan haji, embarkasi dan debarkasi.
Kementerian kesehatan mulai tahun ini juga menyelenggarakan rekrutmen tenaga kesehatan haji secara online yang ditutup pada 20 April mendatang. "Ketika saya tinggalkan Indonesia yang mendaftar sudah 20 ribu-an orang," paparnya.
Bagi jamaah haji lanjut usia, pemerintah, kata Ratna sudah mengindentifikasinya. "Menurut data yang ada pada kami, kecenderungan jamaah yang lanjut usia lebih banyak, maka kami akan memantau secara ketat, insya Allah akan mengurangi angka sakit dan kematian," jelasnya.
DIANING SARI
